Suara.com - Kondisi yang panas saat ini tengah terjadi di Bangladesh menyusul adanya aksi protes dari sejumlah mahasiswa terkait kuota pekerja di negara tersebut.
Sudah ada ratusam orang meninggal dunia akibat bentrokan yang terjadi antara mahasiswa dan militer Bangladesh.
Terkini, Menteri Luar Negeri Bangladesh Hasan Mahmun mengatakan bahwa kementerian telah berkomunikasi resmi dengan diplomat asing agar diam.
Dia juga meminta mereka untuk tidak membuat pernyataan publik apapun terkait aksi protes mahasiswa di negara itu.
Negara Asia Selatan itu mengalami gejolak protes penuh kekerasan oleh mahasiswa universitas yang menuntut reformasi dalam kuota pekerjaan pemerintah.
Setelah lima hari kekacauan yang menewaskan lebih dari 150 orang, Mahkamah Agung Bangladesh memerintahkan pengurangan sistem kuota tersebut dari 57 persen menjadi 7 persen.
Dengan meningkatnya aksi protes dan kekerasan, pemerintah kemudian memberlakukan jam malam dan pemadaman internet total sejak Jumat (19/7).
Menteri Luar Negeri Mahmud sebelumnya mengaitkan pemadaman internet dengan "penjahat" yang merusak jalur pita lebar (broadband) di berbagai lokasi, sehingga menyebabkan penyebaran informasi yang salah.
"Beberapa misi asing menyampaikan kekhawatirannya mengenai situasi saat ini, yang sepertinya dipicu informasi salah. Mereka juga tidak menyadari skala vandalisme berkedok protes dalam beberapa hari terakhir,” kata Mahmud kepada media.
Baca Juga: Viral Jasa Joki Tugas Akhir di Medsos, Hal Tabu yang Kian Dinormalisasi?
Mahmud berencana mengadakan tur bagi perwakilan misi asing untuk menunjukkan "kebenaran" dan menggambarkan “tingkat kerusakan,” tambahnya.
Sebelumnya pada hari itu, Mahmud mengunjungi fasilitas pemerintahan di Dhaka yang rusak akibat kerusuhan pekan lalu bersama 49 misi asing dan 23 duta besar di Bangladesh.
“Pada konferensi pers yang diadakan di State Guest House Padma di ibu kota,” Mahmud mengatakan kepada wartawan, “diplomat asing menyatakan dukungan mereka, dan mengakui situasi ini sebagai masalah internal Bangladesh.”
Mengenai pertanyaan diplomat mengenai korban jiwa selama pergerakan kuota, Mahmud mengatakan, "Ada minat yang luas terhadap informasi ini. Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang mengumpulkan rincian yang diperlukan."
Ia juga menjawab kekhawatiran mengenai rumor yang beredar di luar negeri, dengan mengatakan, “Narasi palsu sedang disebarkan terhadap bangsa kita di berbagai lokasi di luar negeri.”
“Kami memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa koalisi anti-kemerdekaan BNP-Jamaat (partai oposisi), dengan dukungan dari diaspora Pakistan, berada di balik upaya ini,” tambahnya. [Antara].
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
Terkini
-
Kasus Kematian Diplomat Dihentikan, Keluarga Arya Daru Tempuh Langkah Hukum dan Siap Buka 'Aib'
-
Breaking News! KPK Resmi Tetapkan Eks Menag Yaqut Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Profil Damai Hari Lubis: Dulu Garang Tuding Ijazah Palsu, Kini 'Luluh' di Depan Jokowi?
-
5 Sindiran Politik Tajam Pandji Pragiwaksono dalam 'Mens Rea' yang Viral
-
Legislator DPR Bela Pandji: Kritik Komedi Itu Wajar, Tak Perlu Sedikit-sedikit Lapor Polisi
-
Bukan untuk Kantong Pribadi, Buruh Senior Depok Kawal Upah Layak bagi Generasi Mendatang
-
Giliran PBNU Tegaskan Pelapor Pandji Pragiwaksono Bukan Organ Resmi: Siapa Mereka?
-
Polemik Batasan Bias Antara Penyampaian Kritik dan Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru
-
Dua Tersangka Hoax Ijazah Palsu Temui Jokowi di Solo, Sinyal Kasus Akan Berakhir Damai?
-
Menag Ingatkan Perbedaan Pandangan Agama Jangan Jadi Alat Adu Domba Umat