Suara.com - Kondisi yang panas saat ini tengah terjadi di Bangladesh menyusul adanya aksi protes dari sejumlah mahasiswa terkait kuota pekerja di negara tersebut.
Sudah ada ratusam orang meninggal dunia akibat bentrokan yang terjadi antara mahasiswa dan militer Bangladesh.
Terkini, Menteri Luar Negeri Bangladesh Hasan Mahmun mengatakan bahwa kementerian telah berkomunikasi resmi dengan diplomat asing agar diam.
Dia juga meminta mereka untuk tidak membuat pernyataan publik apapun terkait aksi protes mahasiswa di negara itu.
Negara Asia Selatan itu mengalami gejolak protes penuh kekerasan oleh mahasiswa universitas yang menuntut reformasi dalam kuota pekerjaan pemerintah.
Setelah lima hari kekacauan yang menewaskan lebih dari 150 orang, Mahkamah Agung Bangladesh memerintahkan pengurangan sistem kuota tersebut dari 57 persen menjadi 7 persen.
Dengan meningkatnya aksi protes dan kekerasan, pemerintah kemudian memberlakukan jam malam dan pemadaman internet total sejak Jumat (19/7).
Menteri Luar Negeri Mahmud sebelumnya mengaitkan pemadaman internet dengan "penjahat" yang merusak jalur pita lebar (broadband) di berbagai lokasi, sehingga menyebabkan penyebaran informasi yang salah.
"Beberapa misi asing menyampaikan kekhawatirannya mengenai situasi saat ini, yang sepertinya dipicu informasi salah. Mereka juga tidak menyadari skala vandalisme berkedok protes dalam beberapa hari terakhir,” kata Mahmud kepada media.
Baca Juga: Viral Jasa Joki Tugas Akhir di Medsos, Hal Tabu yang Kian Dinormalisasi?
Mahmud berencana mengadakan tur bagi perwakilan misi asing untuk menunjukkan "kebenaran" dan menggambarkan “tingkat kerusakan,” tambahnya.
Sebelumnya pada hari itu, Mahmud mengunjungi fasilitas pemerintahan di Dhaka yang rusak akibat kerusuhan pekan lalu bersama 49 misi asing dan 23 duta besar di Bangladesh.
“Pada konferensi pers yang diadakan di State Guest House Padma di ibu kota,” Mahmud mengatakan kepada wartawan, “diplomat asing menyatakan dukungan mereka, dan mengakui situasi ini sebagai masalah internal Bangladesh.”
Mengenai pertanyaan diplomat mengenai korban jiwa selama pergerakan kuota, Mahmud mengatakan, "Ada minat yang luas terhadap informasi ini. Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang mengumpulkan rincian yang diperlukan."
Ia juga menjawab kekhawatiran mengenai rumor yang beredar di luar negeri, dengan mengatakan, “Narasi palsu sedang disebarkan terhadap bangsa kita di berbagai lokasi di luar negeri.”
“Kami memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa koalisi anti-kemerdekaan BNP-Jamaat (partai oposisi), dengan dukungan dari diaspora Pakistan, berada di balik upaya ini,” tambahnya. [Antara].
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- 5 Sunscreen Wardah Terlaris di Shopee Mulai Rp30 Ribuan, Ini Kandungan dan Manfaatnya
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
Krisis Ekonomi Ubah Tradisi Idul Adha di Negara Ini, Harga Kurban Gila-Gilaan
-
Niat Baik Berujung Petaka! Melerai Cekcok Sopir Taksi, Pemuda di Kemayoran Malah Dikeroyok Pemabuk
-
AS Serang Iran Saat Negosiasi Damai Berjalan, Timur Tengah di Ambang Ledakan
-
10 Serangan dalam 30 Menit! Rudal-rudal Israel Tewaskan 11 Warga Lebanon
-
Tabungan Nikah Rp83 Juta Ludes! Pemilik WO Jaktim Diburu Polisi Usai Tipu Calon Manten
-
KRL Tangerang Lumpuh Sore Ini: Kereta Mogok di Tengah Jalur, Penumpang Terjebak
-
TNI Ikut Buru Begal di Jakarta, PMJ Tegaskan Penanganan Hukum Tetap di Polisi
-
Darurat Mafia Tanah, BPN Banjarbaru Dilaporkan ke Ombudsman Buntut Sengketa di Jalan Aneka Tambang
-
Lebaran di Penjara, 52 Koruptor Muslim di Rutan KPK Diizinkan Salat Iduladha dan Terima Keluarga
-
RS Pondok Indah Hingga Binus Masuk Daftar, Nekat Beroperasi Tanpa SLF