Suara.com - Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan bahwa keberadaan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 karena adanya masalah ketertutup Kementerian Agama (Kemenag).
Lantaran itu, Cak Imin menegaskan bahwa tidak ada urusan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) atau PKB.
Pernyataan itu disampaikan Cak Imin menanggapi pernyataan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf yang memandang tidak ada alasan kuat bagi DPR RI bentuk Pansus Haji.
"Pansus Angket Haji berawal dari Komisi VIII yang mengalami kemacetan rapat dengan Kementrian agama karena tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai," kata Cak Imin lewat cuitannya di akun X @cakiminNow dilihat Suara.com, Senin (29/7/2024).
Menurutnya, adanya ketertutupan data dari Kemenag tersebut lah DPR RI berinisiatif membentuk Pansus untuk membongkar hal itu.
"Ketertutupan Kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antri berpuluh tahun," ungkapnya.
Untuk itu, ia menegaskan, jika adanya Pansus itu murni karena pekerjaan Komisi VIII terhadap pengawasan ibadah Haji 2024.
"Jadi ini murni urusan pekerjaan Komisi VIII yang meminta Pansus angket haji. Fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji. Gak ada urusanya dengan PKB atau PBNU. Paham!," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memandang tidak ada alasan kuat bagi DPR membentuk Pansus Angket Haji.
Menurutnya, pandangan serupa juga dirasakan masyarakat, tidak hanya PBNU. Sebelumnya Yahya mencurigai ada masalah pribadi yang menjadi alasan pembentukan pansus.
"Ya kami melihatnya enggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini dan masyarakat saya juga bisa melihat lagi," kata Yahya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2024).
Menurut Yahya, jemaah haji tahun ini bisa ditanyakan langsung terkait urgensi DPR membentuk pansus haji.
"Kita kan punya jemaah yang berhaji juga ada banyak orang yang bisa ditanyain ya. Kalau perlu bikin survei ya sebetulnya enggak ada yang menurut saya," kata Gus Yahya.
Ia masih merasa heran atas pembentukan pansus. Sebab sejak awal, ia menduga pansus dibentuk karena ada masalah pribadi dengan sasaran PBNU. Terlebih, Gus Yahya merupakan kakak dari Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas.
"Makanya itu kami juga ini apa gara-gara apa namanya marah kepada PBNU? Terus adik saya diincar apa bagaimana? Kan begitu sih pertanyaan," kata Gus Yahya.
Berita Terkait
-
Bantah Pansus Haji Dibentuk karena Sentimen Pribadi, Nusron Wahid Balas Gus Yahya: Becik Ketitik Olo Ketoro
-
Dinilai Elegan Selesaikan Konflik, PBNU Disarankan Bentuk Partai Baru buat Lupakan PKB, Berani?
-
Konflik PKB-PBNU: Saling Serang Lewat Pansus Haji dan Tim Lima hingga Tarung Faksi Cak Imin-Gus Men
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Muncul SE Kudeta Gus Yahya dari Kursi Ketum PBNU, Wasekjen: Itu Cacat Hukum!
-
Drone Misterius, Serdadu Diserang: Apa yang Terjadi di Area Tambang Emas Ketapang?
-
Wujudkan Kampung Haji Indonesia, Danantara Akuisisi Hotel Dekat Ka'bah, Ikut Lelang Beli Lahan
-
Banyak Terjebak Praktik Ilegal, KemenPPPA: Korban Kekerasan Seksual Sulit Akses Aborsi Aman
-
Sejarah Baru, Iin Mutmainnah Dilantik Jadi Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta Sejak 2008
-
Yusril Beri 33 Rekomendasi ke 14 Kementerian dan Lembaga, Fokus Tata Kelola Hukum hingga HAM Berat
-
Cerita Polisi Bongkar Kedok Klinik Aborsi di Apartemen Basura Jaktim, Janin Dibuang di Wastafel
-
Telepon Terakhir Anak 9 Tahun: Apa Pemicu Pembunuhan Sadis di Rumah Mewah Cilegon?
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar