Suara.com - Proyek batu bara PLTU I Jawa Barat membawa penderitaan bagi nelayan sekitar. Pasalnya, pantai dan laut jadi tercemar limbah batu bara, sehingga mempengaruhi ekosistem ikan dan kerang.
Walhi Jawa Barat mengungkap kalau limbah tersebut banyak mencemari laut salah satunya akibat kapal tongkang batu bara tidak pernah ditutup. Kapal togkang merupakan transportasi yang dirancang khusus untuk mengangkut batu bara dari satu tempat ke tempat lain.
"Kami memotret bahwa tongkang batu bara itu tidak pernah ditutup dan sering sekali cerita-cerita masyarakat atau nelayan, batubaranya tercecer dan juga jangkar-jangkarnya. Jadi menyebabkan ekosistem laut rusak dan mengganggu jaring-jaring alat tangkap yang dipasang oleh nelayan," ungkap Walhi Jawa Barat, Wahyuddin dalam diskusi publik, Senin (29/7/2024).
Temuan Walhi juga memotret kebiasaan pekerja PLTU yang sembarangan membuang air panas pembangkitkan boiler ke laut. Sehingga menyebabkan banyak ikan dan ekosistem lainnya di laut jadi mati.
Kondisi itu yang menyulitkan nelayan dalam mencari ikan. Lokasi melaut yang dijangkau jadi semakin jauh untuk menghindari area yang telah tercemar limbah batu bara tersebut. Sehingga, ongkos melaut pun jadi semakin mahal.
"Biaya melaut semakin tinggi, tapi hasil tangkapnya tidak maksimal malah juga cenderung tidak menutupi biaya melaut, modal biayanya tidak balik. Malah nelayan pulang tidak dapat apa-apa karena ikan semakin sulit didapat," ungkap Wahyuddin.
Nelayan pinggiran yang biasa mencari ikan dan kerang di pantai juga sama ruginya. Wahyuddin mengatakan bahwa di pantai di dekat area PLTU juga tercemar, sehingga menyebabkan tak ada lagi ikan maupun kerang.
"Nelayan biasanya jalan kaki di pinggiran-pinggiran atau di pesisir pantai sudah mendapatkan kerang dan lain sebagainya. Sekarang itu sudah tidak ada lagi," kata dia.
Demi mencari nafkah, para nelayan itu mencari kerang dan ikan ke wilayah lain yang tidak tercemar limbah PLTU. Risikonya, lokasi tersebut lebih jauh dari tempat tinggal mereka dan memakan ongkos lebih banyak padahal penghasilannya belum tentu mencukupi.
Tag
Berita Terkait
-
Terpapar Polusi PLTU Jabar, Anak-anak hingga Lansia di Indramayu Terjangkit ISPA, Asma hingga Kanker Paru-paru
-
PLN IP Manfaatkan Tankos sebagai Biomassa di PLTU Sintang Untuk Energi Bersih Kalbar
-
Akselerasi Transisi Energi, PLN Indonesia Power Dirikan Tempat Produksi Biomassa di Kota Medan
-
Profil Endre Saifoel, Mantan Anggota DPR RI Asal Sumbar Tersandung Kasus Dugaan Korupsi Tambang Batu Bara di Sumsel
-
Kementerian ESDM Temukan Daerah Kaya SDA Justru Warganya Masih Miskin
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu