Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini dinilai sudah bukan lagi menjadi alat hukum, tetapi sudah menjadi alat politik penguasa.
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus dengan merujuk pada apa yang terjadi terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
"Siapa yang bisa membantah itu sekarang hukum adalah alat politik. Kita alami. Kasus Sekjen PDIP dalam berkas persidangan jelas disebutkan sekjen PDIP, melarang dalam BAP salah satu tersangka ada urusan cawe-cawe uang di sana. Tapi masih dikejar-kejar. Apa urusannya siap menyuap. Perkaranya sudah selesai," katanya dalam diskusi bertajuk "26 Tahun Reformasi Dihancurkan Presiden RI Jokowi" di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).
Ia mengatakan, kekinian KPK sedang getol-getolnya untuk memanggil parapihak untuk diperiksa.
"Sekarang semua dipanggilin. Sampai kesel itu yang namanya penyidik saya dengar. 'Udah lah, tolong lah ubah BAP, kami udah capek tiap hari ditelepon. Bagaimana, udah bisa masuk penjara nggak Hasto?' Gila kan," katanya.
"Jadi supaya ada sandiwara kembali lah diperiksa. Wahyu diperiksa. Istri tersangka yang sudah dipenjara masih diperiksa. Ini apa-apaan. Memang nggak ada masalah yang lebih penting dari urusan korupsi," ungkapnya.
Dengan adanya hal itu, ia pun menuding bahwa kekinian, KPK telah menjadi alat kejahatan bukan alat penegakan hukum. Ia bahkan menuding bahwa KPK melakukan tebang pilih.
"Saya dengan segala hormat, Bang Saut, KPK sekarang itu menjadi alat kejahatan menurut saya. Bukan alat penegakan hukum," ujarnya.
"Kenapa 3 orang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur segera diproses. Gubernur dan wagub aman. Tebang pilih dong. Kenapa?"
Baca Juga: Deddy Sitorus PDIP: Semua Kesalahan Soeharto Ada Pada Jokowi
"Kenapa tiba-tiba seorang Wali Kota Semarang diproses, padahal sudah deal, dan sudah minta iziin sama penguasa, eh tetap juga diambil. Saya nggak usah kasih tahu kenapa. Tapi begitu lah instrumen hukum digunakan. Dan kalau hari ini insan murni KPK pasti menangis dalam gedung KPK," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!