Terpilihnya Kembali Nicolas Maduro Jadi Presiden Timbulkan Kegaduhan di Venezuela

Suara.com - Hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) di negara Venezuela nampaknya menimbulkan kegaduhan, usai Nicolas Maduro yang merupakan incumbent kembali terpilih ketiga kalinya menjadi orang nomor satu di Venezuela.

Bahkan, ada beberapa negara seperti Amerika Serikat menolak hasil Pilpres Venezuela tersebut, setelah petahana Nicolas Maduro kembali terpilih.

Kegaduhan atau kerusuhan yang terjadi di Venezuela baru-baru ini terjadi, seperti dilaporkan pada kantor berita di sana ada 1.200 orang diamankan oleh petugas hukum.

Informasi itu pun disampaikan Nicolas Maduro selaku Presiden Venezuela. Dia mengatakan bahwa ribuan orang itu merupakan penjahat.

Pasalnya kata dia, 1.200 orang yang ditahan itu sebelumnya telah melakukan latihan oleh negara Kolombia, Peru, Chile.

"Kami telah menahan lebih dari 1.200 penjahat. Mereka telah dilatih selama beberapa waktu di Texas, Kolombia, Peru, Chile. Mereka dilatih agar datang dan menyerang serta membakar," kata Maduro, dikutip dari Antara Kamis (1/8/2024).

"Mereka mencoba membakar rumah sakit keliling itu, tetapi Anda dan warga setempat menyelamatkannya. Apakah ini protes atau perjuangan politik? Membakar rumah sakit?" kata Maduro melanjutkan.

Video tersebut diunggah di akun X milik presiden tersebut.

Pemilihan presiden di Venezuela diadakan pada 28 Juli lalu. Keesokan harinya, Dewan Pemilihan Nasional menyatakan Maduro terpilih sebagai presiden untuk periode 2025-2031.

Baca Juga: Pilpres Venezuela Mencekam! Kerusuhan Terjadi Usai Nicolas Maduro Dinyatakan Menang

Menurut Dewan Pemilihan, Maduro menerima 51 persen suara.

Pada 29 Juli, protes dimulai di Venezuela. Bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa terjadi di Caracas.

Para pengunjuk rasa melemparkan batu dan bom molotov kepada petugas penegak hukum.

Menurut Kantor Kejaksaan Agung, sebanyak 77 petugas penegak hukum terluka. Mereka yang ditahan didakwa dengan penghancuran infrastruktur negara, penghasutan kebencian, dan terorisme.

Pemerintah Venezuela mengatakan sejumlah negara campur tangan dalam pemilihan dan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri.

Moskow mengatakan bahwa oposisi Venezuela harus mengakui kekalahan dalam pemilihan.