Diklaim Bisa Atasi Krisis Air di Jakarta, Heru Budi Mau Pasang 7 Ribu Kilometer Pipa, Ini Lokasinya!

Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berencana melakukan pemasangan pipa air bawah tanah sepanjang 7 ribu kilometer. Lewat jaringan perpipaan ini, diharapkan bisa mencakup wilayah Jakarta yang belum terjangkau air bersih.

Pemasangan pipa ini tak sepenuhnya membuka jaringan baru. Rencana ini juga termasuk revitalisasi pipa lama yang sudah mengalami kerusakan.

Wilayah yang selama ini kesulitan air bersih di utara Jakarta juga bakal terjangkau jaringan perpipaan ini.

"7 ribu kilometer (jaringan pipa) se-Jakarta, itu kan sampai ke perumahan, jaringan, sampai ke Kampung Muara sampai ke Cilincing, sampai Kapuk, ada yang pipa primer, pipa sekunder," ujar Heru di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024).

Heru tak merinci target penyelesaian pemasangan pipa ini. Namun, terdapat ancaman Jakarta tenggelam pada 2030 karena penurunan muka tanah.

Ia pun menyebut pemasangannya akan dilakukan secara bertahap di wilayah yang kerap dilanda krisis air bersih.

"Misalnya bertahap, kondisi yang sangat diperlukan adalah aliran dari Jakarta Timur, lintasnya ke Barat ya, Timur-Selatan-Barat. Ini dari timur karena kan salah satu bahan bakunya timur (seperti) Timur-Utara-Barat, Timur-Selatan-Barat," urai Heru.

Menurutnya, program ini sangat penting untuk segera dilaksanakan. Sebab, permukaan tanah Jakarta akan semakin menurun akibat penggunaan air tanah terus-menerus. 

Apalagi, cakupan layanan air bersih BUMD PAM Jaya saat ini masih masih 65,85 persen. Tingkat kehilangan air dalam jaringan air bersih perpipaan atau nonrevenue water (NRW) di DKI Jakarta juga saat ini masih tinggi, yakni pada angka 45 persen. 

Baca Juga: Siap Polisikan Operator JakLingko, Heru Budi Tebar Ancaman Ini

Sehingga, penggantian pipa baru dari pipa eksisting yang usianya sudah tua juga penting dilakukan agar tak lagi terjadi kebocoran air yang mengalir ke tempat tinggal masyarakat, selain penambahan jaringan baru.

"Kami harus berbenah. Jika, tidak maka (tahun) 2036 DKI akan rawan terhadap air bersih," ungkap Heru.

Maka dari itu, keputusan ini adalah keputusan tidak populis karena ada beberapa titik lokasi yang macet termasuk mungkin rekan-rekan dari kedutaan besar ada beberapa yang mengalami kemacetan," tambahnya memungkasi.