Ibunya Terdesak Demonstran, Putra PM Bangladesh Tuntut Pihak Keamanan Tanggung Jawab

Suara.com - Putra Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina pada hari Senin mendesak pasukan keamanan negara itu untuk memblokir pengambilalihan kekuasaannya ketika ratusan ribu pengunjuk rasa menuntut dia mundur. “Tugas Anda adalah menjaga keselamatan rakyat dan negara kami serta menegakkan konstitusi,” kata Sajeeb Wazed Joy yang berbasis di AS dalam sebuah postingan di Facebook.

"Artinya, jangan biarkan pemerintah yang tidak melalui proses pemilihan berkuasa selama satu menit pun, itu adalah tugas Anda,"

Joy, yang juga penasihat teknologi informasi dan komunikasi Hasina, memperingatkan kemajuan yang dicapai Bangladesh akan terancam jika dia dipaksa keluar.

“Semua perkembangan dan kemajuan kita akan hilang. Bangladesh tidak akan bisa kembali dari sana,” katanya.

“Aku tidak menginginkan hal itu dan kamu juga tidak menginginkan hal itu,” imbuhnya. "Saya sendiri, Sajeeb Wazed Joy, tidak akan membiarkan hal itu terjadi selama saya bisa."

Peringatannya muncul ketika panglima militer Bangladesh Waker-Uz-Zaman bersiap menyampaikan pidato di negaranya, kata seorang juru bicara militer kepada AFP tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Unjuk rasa yang dimulai bulan lalu terhadap kuota pekerjaan pegawai negeri sipil telah meningkat menjadi kerusuhan terburuk dalam 15 tahun pemerintahan Hasina dan berubah menjadi seruan yang lebih luas agar lelaki berusia 76 tahun itu mengundurkan diri.

Seorang penasihat senior Hasina mengatakan kepada AFP pada hari Senin bahwa pengunduran diri pemimpin yang diperangi itu adalah sebuah “kemungkinan” setelah ditanyai apakah dia akan mundur.

“Situasinya sedemikian rupa sehingga hal ini mungkin terjadi, tapi saya tidak tahu bagaimana hal itu akan terjadi,” kata ajudan yang dekat dengan perdana menteri, yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya.

Baca Juga: Israel dan Amerika Serikat Terlibat Pembunuhan Ismail Haniyeh? PM Malaysia: Pengecut

Militer mengumumkan keadaan darurat pada bulan Januari 2007 setelah kerusuhan politik meluas dan membentuk pemerintahan sementara selama dua tahun.