Internet di Bangladesh Terputus Jelang Long March Anti Pemerintah ke Dhaka

Suara.com - Menjelang long march anti-pemerintah menuju ibu kota Bangladesh, Dhaka, layanan internet di seluruh negeri dilaporkan mengalami pemutusan pada hari Senin.

Mengutip laman Anadolu, warga dari setidaknya lima lokasi berbeda, termasuk Dhaka, melaporkan bahwa tidak ada layanan internet yang tersedia di wilayahnya.

"Hentikan total layanan internet telah diperintahkan," bunyi perintah yang disampaikan, mengutip lapor harian nasional Prothom Alo.

Namun, belum ada tanggapan langsung dari pihak pemerintah mengenai apakah mereka benar-benar mengeluarkan perintah tersebut.

Pada hari Minggu, Bangladesh menyaksikan aksi protes baru yang meluas di seluruh negeri, menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina. Sumber di rumah sakit menyebutkan bahwa setidaknya 93 orang tewas dalam aksi-aksi protes ini.

Protes yang dipimpin sebagian besar oleh mahasiswa berencana melakukan long march ke Dhaka pada hari Senin, namun pemerintah memberlakukan jam malam tanpa batas waktu untuk menggagalkan aksi tersebut.

Perdana Menteri Hasina mengancam akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa saja yang melakukan terorisme atau menyebarkan anarki di negara tersebut.

Sementara pada Minggu (4/8), mahasiswa melancarkan gerakan non-kooperasi untuk mendesak perdana menteri mundur dari jabatannya.

Diketahui, protes di Bangladesh dimulai pada awal Juli 2024, dengan tuntutan awal terkait reformasi dalam pekerjaan publik. Mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menuntut adanya transparansi dan reformasi sistem pemerintahan.

Baca Juga: Demo Tuntut PM Bangladesh Mundur Berlangsung Ricuh, 73 Orang Tewas

Tuntutan kemudian berkembang menjadi desakan agar Perdana Menteri Sheikh Hasina mengundurkan diri, dituduh memimpin dengan otoriter dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat.

Sejak saat itu, demonstrasi dilakukan di berbagai kota besar di Bangladesh, termasuk Dhaka. Ribuan orang turun ke jalan menuntut perubahan politik. Protes ini terutama dipimpin oleh mahasiswa, yang telah memulai gerakan non-kooperasi sebagai upaya menekan pemerintah.

Menanggapi aksi protes tersebut, pemerintah memberlakukan tindakan tegas, termasuk jam malam di berbagai daerah untuk mencegah berkumpulnya massa. Selain itu, layanan internet di beberapa area mengalami pemutusan untuk menghambat komunikasi dan penyebaran informasi terkait aksi protes.