Suara.com - Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, menyebut Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencerminkan kepentingan politik Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Hal tersebut disampaikan Zaenur dalam menanggapi 40 nama Capim KPK yang telah dinyatakan lolos seleksi tertulis oleh Pansel.
“Pansel ini sangat mencerminkan interest politik Presiden Jokowi. Pansel tidak transparan dan ini menurut saya cukup mengecewakan,” kata Zaenur dalam diskusi Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi secara daring, Kamis (8/8/2024).
Untuk itu, Zaenur menilai masih ada kesempatan bagi Pansel untuk melanjutkan tahapan seleksi berikutnya dengan lebih transparan.
“Buka seluas-luasnya akses publik mengenai nama-nama yang mendaftar ini dengan cara CV-nya di website yang mudah diakses oleh publik. Informasikan kepada publik melalui Setneg misalkan ditampilkan atau melalui KPK ditampilkan silakan, ada banyak yang bisa digunakan oleh Pansel,” tutur Zaenur.
Menurut dia, Pansel tidak boleh berpikir bahwa KPK merupakan sekretariat bersama di mana harus ada sistem kuota bagi polisi, jaksa, dan hakim untuk menjadi pimpinannya. Sebab, pembagian seperti itu dianggap tidak memiliki dasar hukum.
Selain transparan, Zaenur menyebut Pansel juga harus bisa menolak segala bentuk tekanan dari kekuasaan mana pun, termasuk intervensi dari Presiden Jokowi.
“Sejarah akan mencatat apakah mereka itu ternyata adalah pengecut atau mereka ternyata berani demi NKRI melawan segala macam bentuk tekanan, khususnya dari Presiden Jokowi karena KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen, bebas dari kepentingan politik apapun,” tandas Zaenur.
Sebelumnya, Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis daftar nama yang telah dinyatakan lolos tes tertulis.
Baca Juga: Anak Prabowo Didit Hediprasetyo Sambangi Istana, Mau Tanyakan Ukuran Jaket Jokowi
Dari 236 peserta dinyatakan lolos administrasi Capim KPK, tujuh diantaranya gugur karena tidak datang saat tes tertulis.
Dengan begitu, total peserta yang mengikuti tes tertulis berjumlah 229 peserta. Dari 229 peserta itu, Pansel menyatakan yang lolos tes tertulis untuk Capim KPK sebanyak 40 orang.
Adapun 40 nama peserta yang lolos tes tertulis capim KPK:
1. Achmad Zubair
2. Agung Setya Imam Effendy
3. Agus Joko Pramono
Berita Terkait
-
ICW Sebut Pansel Beri Karpet Merah untuk Penegak Hukum Jadi Pimpinan KPK
-
Hari Ini Jokowi Terima Surat Kepercayaan 10 Duta Besar Negara Sahabat, Dubes AS hingga Rusia Hadir di Istana
-
10 Dubes Negara Sahabat Serahkan Surat Kepercayaan Ke Jokowi, Ini Daftarnya
-
Bukan Sekedar Baju! #KATANYA Ini Alasan Hari Kebaya Nasional Penting Bagi Perempuan Indonesia
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara