Suara.com - Pilkada Jakarta 2024 diperkirakan akan turut diikuti oleh satu pasangan cagub dan cawagub independen atau non partai. Namun, berdasarkan temuan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), calon independen tersebut sengaja dimunculkan agar Pilkada Jakarta terlihat tetap demokratis tanpa ada kotak kosong.
"Kayaknya ada satu pasang, sekarang masih tahap verifikasi. Cuma saya belum tahu lagi update-nya gimana yang calon perseorangan ini. Terakhir saya bertemu dengan KPU ada satu pasang," kata peneliti Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati ditemui di Jakarta, Selasa (13/7/2024).
Perempuan yang akrab disapa Ninis itu menduga kalau calon independen tersebut sengaja dirancang oleh elit politik agar cagub-cawagub Jakarta yang diusung partai tidak melawan kotak kosong. Dugaan itu dipicu karena melihat kemunculan calon independen tersebut terjadi mendadak.
"Calon perseorangan ini dukungannya meningkat dalam waktu sebentar saja. Tentu ada dugaan ke sana supaya gak kotak kosong saja. Tapi kompetisinya jadi gak genuine, gak sebenar-benarnya kompetisi karena gak ada ruang diskusi," jelas Ninis.
Diketahui bahwa kandidat terkuat calon gubernur Jakarta sampai saat ini ialah Ridwan Kamil yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.
Sementara majunya Anies Baswedan sebagai cagub Jakarta rentan gagal karena dua partai yang semula memberinya dukungan, Nasdem dan PKB, ditawarkan untuk bergabung ke KIM Plus.
Alhasil, dimunculkannya cagub independen sebagai 'strategi kotor' agar semata-mata Ridwan Kamil tidak melawan kotak kosong saat Pilkada Jakarta.
Kondisi seperti ini, kata Ninis, salah satu dampak dari pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak pada tahun yang sama. Sebab, partai politik jadi saling menyandera demi kepentingan pribadi.
"Saya rasa ini tidak bisa diulang kembali ya, pemilu dan pilkada di tahun yang sama akhirnya seperti ini, saling menyandera. Baru selesai pemilu, sudah tahu kekuatan masing-masing, kita bisa koktasi nih di pilkada, kan jadinya gak sehat," pungkasnya.
Baca Juga: Bersiap Merapat ke Gerindra, PKB Auto Tinggalkan Anies Sendirian jika PKS Tarik Dukungan
Untuk diketahui, KPU Jakarta akan mengumumkan hasil tahapan verifikasi faktual (verfak) kedua bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur dari jalur perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana pada Senin (19/7/2024).
Verifikasi faktual akan menjadi peluang terakhir yang dilalui Dharma-Kun agar bisa melaju ke Pilkada Jakarta 2024. Jika lolos, maka yang bersangkutan bisa menjadi pasangan calon independen pertama yang bertarung di Pilkada Jakarta.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?
-
Aktivis '98: Penangkapan Delpedro adalah 'Teror Negara', Bukan Kami yang Teroris
-
Menteri PKP Ara Minta Pramono Sediakan Rumah Tapak di Jakarta Pakai Aset Pemerintah