Suara.com - Partai politik disebut jadi dalang utama terjadinya politik dinasti. Sebab, calon pemimpin di daerah maupun nasional tentu memerlukan dukungan partai politik agar bisa jadi peserta pemilu.
Temuan dari Themis Indonesia Law Firm menyebutkan, ada tiga partai politik yang paling sering beri dukungan terhadap pasangan calon dari politik dinasti.
"Tiga besar partai paling banyak yang memberikan pasangan calon yang berpotensi melakukan praktik politik dinasti adalah Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Demokrat," kata peneliti Themis Indonesia Law Firm, Hemi Lavour, dalam acara diskusi publik di Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Ketiga partai politik itu juga merupakan pengusung pasangan capres-cawapres terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang dikenal dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Partai-partai politik tersebut juga berencana untuk kembali berkoalisi pada Pilkada serentak 2024 di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan nama KIM Plus.
"Selain ketiga partai politik yang tersebut, Nasdem dan PKS menjadi dua partai yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang berpotensi melakukan praktik politik dinasti di berbagai daerah," ungkap Hemi.
Dalam Journal of Government and Civil Society Universitas Negeri Semarang, politik dinasti merupakan proses regenerasi kekuasaan bagi suatu kepentingan golongan yang meliputi keluarga elit dengan tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan sebuah kekuasaan.
Themis Indonesia Law Firm menemukan ada sebanyak 35 daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, dan kota, yang berpotensi menjadi lokasi praktik politik dinasti.
"Itu akan mereduksi demokrasi dalam kontestasi pemilihan di tingkat lokal," kata Hemi.
Baca Juga: Tak Hanya Keluarga Jokowi, Ini Daftar Calon Kepala Daerah yang Lakukan Praktik Politik Dinasti
Secara spesifik terdapat 9 provinsi, 18 kabupaten, dan 8 kota yang terindikasi akan menjadi arena pertarungan dari 42 calon kepala daerah yang teridentifikasi bagian dari dinasti politik tertentu.
Dukungan partai terhadap politik dinasti untuk Pilkada 2024 terbanyak dilakukan oleh Golkar dengan total 19 paslon (5 provinsi dan 14 kab/kota. Kemudian Gerindra sebanyak 17 paslon (6 provinsi dan 11 kab/kota). Serta Demokrat, 15 dukungan (4 provinsi dan 11 kab/kota).
Dua terbanyak lainnya, yakni Nasdem dengan 14 dukungan (4 provinsi dan 10 kab/kota), juga PKS 11 dukungan (3 provinsi dan 8 kab/kota).
Berita Terkait
-
Kotak Kosong di Pilkada Jakarta Kian Nyata, Gerindra Klaim PKS-PKB Segera Gabung KIM
-
Mundur dari Ketum Golkar, Jokowi Blak-blakan soal Nasib Airlangga Hartarto di Kabinet
-
Tak Hanya Keluarga Jokowi, Ini Daftar Calon Kepala Daerah yang Lakukan Praktik Politik Dinasti
-
PKB Siap Kawal Rezim Prabowo Bersama Gerindra, Tak Ambil Pusing soal Jatah Menteri?
-
Panasnya Kursi Ketum Golkar usai Airlangga Mundur, Jokowi Tepis Tudingan Cawe-cawe, Apa Katanya?
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi