Suara.com - Partai politik disebut jadi dalang utama terjadinya politik dinasti. Sebab, calon pemimpin di daerah maupun nasional tentu memerlukan dukungan partai politik agar bisa jadi peserta pemilu.
Temuan dari Themis Indonesia Law Firm menyebutkan, ada tiga partai politik yang paling sering beri dukungan terhadap pasangan calon dari politik dinasti.
"Tiga besar partai paling banyak yang memberikan pasangan calon yang berpotensi melakukan praktik politik dinasti adalah Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Demokrat," kata peneliti Themis Indonesia Law Firm, Hemi Lavour, dalam acara diskusi publik di Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Ketiga partai politik itu juga merupakan pengusung pasangan capres-cawapres terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang dikenal dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Partai-partai politik tersebut juga berencana untuk kembali berkoalisi pada Pilkada serentak 2024 di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan nama KIM Plus.
"Selain ketiga partai politik yang tersebut, Nasdem dan PKS menjadi dua partai yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang berpotensi melakukan praktik politik dinasti di berbagai daerah," ungkap Hemi.
Dalam Journal of Government and Civil Society Universitas Negeri Semarang, politik dinasti merupakan proses regenerasi kekuasaan bagi suatu kepentingan golongan yang meliputi keluarga elit dengan tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan sebuah kekuasaan.
Themis Indonesia Law Firm menemukan ada sebanyak 35 daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, dan kota, yang berpotensi menjadi lokasi praktik politik dinasti.
"Itu akan mereduksi demokrasi dalam kontestasi pemilihan di tingkat lokal," kata Hemi.
Baca Juga: Tak Hanya Keluarga Jokowi, Ini Daftar Calon Kepala Daerah yang Lakukan Praktik Politik Dinasti
Secara spesifik terdapat 9 provinsi, 18 kabupaten, dan 8 kota yang terindikasi akan menjadi arena pertarungan dari 42 calon kepala daerah yang teridentifikasi bagian dari dinasti politik tertentu.
Dukungan partai terhadap politik dinasti untuk Pilkada 2024 terbanyak dilakukan oleh Golkar dengan total 19 paslon (5 provinsi dan 14 kab/kota. Kemudian Gerindra sebanyak 17 paslon (6 provinsi dan 11 kab/kota). Serta Demokrat, 15 dukungan (4 provinsi dan 11 kab/kota).
Dua terbanyak lainnya, yakni Nasdem dengan 14 dukungan (4 provinsi dan 10 kab/kota), juga PKS 11 dukungan (3 provinsi dan 8 kab/kota).
Berita Terkait
-
Kotak Kosong di Pilkada Jakarta Kian Nyata, Gerindra Klaim PKS-PKB Segera Gabung KIM
-
Mundur dari Ketum Golkar, Jokowi Blak-blakan soal Nasib Airlangga Hartarto di Kabinet
-
Tak Hanya Keluarga Jokowi, Ini Daftar Calon Kepala Daerah yang Lakukan Praktik Politik Dinasti
-
PKB Siap Kawal Rezim Prabowo Bersama Gerindra, Tak Ambil Pusing soal Jatah Menteri?
-
Panasnya Kursi Ketum Golkar usai Airlangga Mundur, Jokowi Tepis Tudingan Cawe-cawe, Apa Katanya?
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional
-
Nestapa Ratusan Eks Pekerja PT Primissima, Hak yang Tertahan dan Jerih Tak Terbalas
-
Ahli Bedah & Intervensi Jantung RS dr. Soebandi Jember Sukses Selamatkan Pasien Luka Tembus Aorta
-
Wamen Dzulfikar: Polisi Aktif di KP2MI Strategis Perangi Mafia TPPO