Suara.com - Partai politik disebut jadi dalang utama terjadinya politik dinasti. Sebab, calon pemimpin di daerah maupun nasional tentu memerlukan dukungan partai politik agar bisa jadi peserta pemilu.
Temuan dari Themis Indonesia Law Firm menyebutkan, ada tiga partai politik yang paling sering beri dukungan terhadap pasangan calon dari politik dinasti.
"Tiga besar partai paling banyak yang memberikan pasangan calon yang berpotensi melakukan praktik politik dinasti adalah Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Demokrat," kata peneliti Themis Indonesia Law Firm, Hemi Lavour, dalam acara diskusi publik di Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Ketiga partai politik itu juga merupakan pengusung pasangan capres-cawapres terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang dikenal dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Partai-partai politik tersebut juga berencana untuk kembali berkoalisi pada Pilkada serentak 2024 di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan nama KIM Plus.
"Selain ketiga partai politik yang tersebut, Nasdem dan PKS menjadi dua partai yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang berpotensi melakukan praktik politik dinasti di berbagai daerah," ungkap Hemi.
Dalam Journal of Government and Civil Society Universitas Negeri Semarang, politik dinasti merupakan proses regenerasi kekuasaan bagi suatu kepentingan golongan yang meliputi keluarga elit dengan tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan sebuah kekuasaan.
Themis Indonesia Law Firm menemukan ada sebanyak 35 daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, dan kota, yang berpotensi menjadi lokasi praktik politik dinasti.
"Itu akan mereduksi demokrasi dalam kontestasi pemilihan di tingkat lokal," kata Hemi.
Baca Juga: Tak Hanya Keluarga Jokowi, Ini Daftar Calon Kepala Daerah yang Lakukan Praktik Politik Dinasti
Secara spesifik terdapat 9 provinsi, 18 kabupaten, dan 8 kota yang terindikasi akan menjadi arena pertarungan dari 42 calon kepala daerah yang teridentifikasi bagian dari dinasti politik tertentu.
Dukungan partai terhadap politik dinasti untuk Pilkada 2024 terbanyak dilakukan oleh Golkar dengan total 19 paslon (5 provinsi dan 14 kab/kota. Kemudian Gerindra sebanyak 17 paslon (6 provinsi dan 11 kab/kota). Serta Demokrat, 15 dukungan (4 provinsi dan 11 kab/kota).
Dua terbanyak lainnya, yakni Nasdem dengan 14 dukungan (4 provinsi dan 10 kab/kota), juga PKS 11 dukungan (3 provinsi dan 8 kab/kota).
Berita Terkait
-
Kotak Kosong di Pilkada Jakarta Kian Nyata, Gerindra Klaim PKS-PKB Segera Gabung KIM
-
Mundur dari Ketum Golkar, Jokowi Blak-blakan soal Nasib Airlangga Hartarto di Kabinet
-
Tak Hanya Keluarga Jokowi, Ini Daftar Calon Kepala Daerah yang Lakukan Praktik Politik Dinasti
-
PKB Siap Kawal Rezim Prabowo Bersama Gerindra, Tak Ambil Pusing soal Jatah Menteri?
-
Panasnya Kursi Ketum Golkar usai Airlangga Mundur, Jokowi Tepis Tudingan Cawe-cawe, Apa Katanya?
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
Terkini
-
Prabowo Hanya Mengangguk Dapat Laporan Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik
-
Audit Digital Jadi Kunci! Dana Banpol Naik Tak Jamin Bebas Korupsi
-
Pembongkaran JPO Tendean Selesai, Jalur Arah Pancoran Mulai Dibuka
-
KPK Geledah Rumah Anggota BPK Bobby Rizaldi, Dalami Kasus Dugaan Suap di Muara Enim
-
Kuntadi Masuk Bursa Jampidsus usai Febrie Adriansyah Mundur, Kejagung Belum Tahu?
-
Benarkah E-Voting untuk Pemilu Rawan Manipulasi? Pakar IT Ungkap Keunggulan Kertas Suara Manual
-
Sapa Jaksa Agung 'Kakak Asuh', Kapolri Dikritik: Sejak Kapan Jadi Subordinat?
-
Rumor Kuntadi Jadi Jampidsus Mencuat, Jaksa Agung Beri Respons Singkat
-
Tak Percaya Polri dan Kejagung, SEMA UGM Desak KPK Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Disimpan Dalam Koper President! Don Ritto Tak Berani Ungkap Pengusaha Pemilik Duit di Cafe de'Clan