"Apakah insialnya A atau yang lain nanti kita lihat ya," kata Dave.
Setelah terpilih, kata Dave, Plt ketua umum ditugaskan mempersiapkan musyawarah nasional (Munas).
"Nanti Plt itu bertugas, yaitu untuk melaksanakan Munas dan Kita targetkan nanti juga akan diputuskan di Pleno," kata Dave.
Dave berpandangan, Munas memang perlu segera dilakukan untuk mencari dan menentukan ketua umum definitif. Mengingat pendaftaran Pilkada yang mulai dilakukan pada akhir bulan ini.
"Kalau pandangan saya pribadi harus sesegera mungkin karena mengingat pendaftaran Pilkada akan dimulai pada tanggal 27 Agustus. Jadi sebelum itu harus udah selesai," kata Dave.
Nama Agus Gumiwang Mencuat
Diketahui belakangan nama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mencuat sebagai Plt ketua umum Partai Golkar, menyusul pengunduran diri Airlangga sebagai ketua umum.
Tetapi belakangan, Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin menilai Plt Ketua Umum Partai Golkar seharusnya didelegasikan kepada Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir.
Ia mengatakan ketentuan Kahar sebagai Plt sesuai dengan AD/ART.
Baca Juga: Santer Dikabarkan Bakal Jadi Plt Ketum Golkar, Agus Gumiwang Bilang Begini
"Sesuai AD/ART, Peraturan Organisasi No: 08 Tahun 2020 Tentang Pergantian Antar Waktu, Pentunjuk Pelaksanaan (Juklak No. 01/2020) Tentang Tata Kerja DPP Partai GOLKAR serta kelaziman yang berlaku selama ini, Plt Ketua Umum DPP Partai GOLKAR adalah Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian, dalam hal ini Wakil Ketua Umum Koordinasi Bidang Kepartaian: Bapak Kahar Muzakir. Semoga hal ini dipahami dan dilaksanakan seluruh pengurus dan kader Partai Golkar di seluruh Indonesia," tutur Zulfikar dalam keterangan kepada Suara.com, Minggu (11/8/2024).
Zulkifar menegaskan penunjukan Kahar sebagai Plt seharusnya menjadi hal lazim karena sudah berdasarkan aturan.
"Sesuai aturan organisasi dan kelaziman yang berlaku selama ini, penunjukan Plt di internal Golkar selalu didelegasikan kepada Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian: Bapak Kahar Muzakir," kata Zulfikar.
Selepas Airlangga mundur, Zulfikar mengatakan untuk menjaga agar keberlangsungan internal partai tetap berjalan secara kondusif, perlu segera ditetapkan Plt Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.
"Terkait dengan penunjukan Plt Ketua Umum DPP Partai GOLKAR, berdasarkan aturan organisasi dan mekanisme yang telah baku dan berjalan diinternal partai, maka penunjukan Plt dilakukan dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
-
Idrus Marham: Jokowi Dan Gibran Gabung Golkar Akan Jadi Berkah, Alhamdulillah
-
Santer Dikabarkan Bakal Jadi Plt Ketum Golkar, Agus Gumiwang Bilang Begini
-
Soal Jusuf Hamka Ikut Mundur, Analis: Apa yang Terjadi Pada Airlangga Bagian dari Politik yang Tidak Terpuji
-
Tiga Parpol Ini Disebut Jadi Pelopor Politik Dinasti, Semuanya Pendukung Anak Jokowi
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless