"Apakah insialnya A atau yang lain nanti kita lihat ya," kata Dave.
Setelah terpilih, kata Dave, Plt ketua umum ditugaskan mempersiapkan musyawarah nasional (Munas).
"Nanti Plt itu bertugas, yaitu untuk melaksanakan Munas dan Kita targetkan nanti juga akan diputuskan di Pleno," kata Dave.
Dave berpandangan, Munas memang perlu segera dilakukan untuk mencari dan menentukan ketua umum definitif. Mengingat pendaftaran Pilkada yang mulai dilakukan pada akhir bulan ini.
"Kalau pandangan saya pribadi harus sesegera mungkin karena mengingat pendaftaran Pilkada akan dimulai pada tanggal 27 Agustus. Jadi sebelum itu harus udah selesai," kata Dave.
Nama Agus Gumiwang Mencuat
Diketahui belakangan nama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mencuat sebagai Plt ketua umum Partai Golkar, menyusul pengunduran diri Airlangga sebagai ketua umum.
Tetapi belakangan, Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin menilai Plt Ketua Umum Partai Golkar seharusnya didelegasikan kepada Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir.
Ia mengatakan ketentuan Kahar sebagai Plt sesuai dengan AD/ART.
Baca Juga: Santer Dikabarkan Bakal Jadi Plt Ketum Golkar, Agus Gumiwang Bilang Begini
"Sesuai AD/ART, Peraturan Organisasi No: 08 Tahun 2020 Tentang Pergantian Antar Waktu, Pentunjuk Pelaksanaan (Juklak No. 01/2020) Tentang Tata Kerja DPP Partai GOLKAR serta kelaziman yang berlaku selama ini, Plt Ketua Umum DPP Partai GOLKAR adalah Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian, dalam hal ini Wakil Ketua Umum Koordinasi Bidang Kepartaian: Bapak Kahar Muzakir. Semoga hal ini dipahami dan dilaksanakan seluruh pengurus dan kader Partai Golkar di seluruh Indonesia," tutur Zulfikar dalam keterangan kepada Suara.com, Minggu (11/8/2024).
Zulkifar menegaskan penunjukan Kahar sebagai Plt seharusnya menjadi hal lazim karena sudah berdasarkan aturan.
"Sesuai aturan organisasi dan kelaziman yang berlaku selama ini, penunjukan Plt di internal Golkar selalu didelegasikan kepada Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian: Bapak Kahar Muzakir," kata Zulfikar.
Selepas Airlangga mundur, Zulfikar mengatakan untuk menjaga agar keberlangsungan internal partai tetap berjalan secara kondusif, perlu segera ditetapkan Plt Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.
"Terkait dengan penunjukan Plt Ketua Umum DPP Partai GOLKAR, berdasarkan aturan organisasi dan mekanisme yang telah baku dan berjalan diinternal partai, maka penunjukan Plt dilakukan dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
-
Idrus Marham: Jokowi Dan Gibran Gabung Golkar Akan Jadi Berkah, Alhamdulillah
-
Santer Dikabarkan Bakal Jadi Plt Ketum Golkar, Agus Gumiwang Bilang Begini
-
Soal Jusuf Hamka Ikut Mundur, Analis: Apa yang Terjadi Pada Airlangga Bagian dari Politik yang Tidak Terpuji
-
Tiga Parpol Ini Disebut Jadi Pelopor Politik Dinasti, Semuanya Pendukung Anak Jokowi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO