Suara.com - Praktik politik dinasti di Indonesia tumbuh subur terjadi setelah gerakan reformasi 1998 bergulir. Harapan terjadinya perbaikan iklim demokrasi Indonesia, justru malah menjadikan politik dinasti kian marak, terutama setelah penyelenggaraan pemilu dilakukan secara langsung.
Kepala Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha bahkan menyebut politik dinasti sekarang lebih banyak dari era Orde Baru.
"Entah kenapa pascareformasi, terutama pasca adanya pilkada dengan vote langsung tahun 2005 ya, praktik politik dinasti itu subur. Begitu beda dengan zaman Orde Baru ya, kalaupun ada tidak sesubur saat ini," kata Egi ditemui di Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Selain jumlahnya yang kian banyak, perbedaan praktik politik dinasti era orde baru dan reformasi juga terlihat dari prosesnya.
Egi menyebutkan bahwa Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri termasuk salah satu contoh produk politik dinasti dari era kepemimpinan Presiden Soekarno.
"Tapi Megawati itu jadi dalam posisi sekarang prosesnya panjang. Tidak dalam 1-2 tahun atau waktu yang singkat, dia sudah menjadi pejabat," tuturnya.
Sementara itu, praktik politik dinasti pada masa sekarang cenderung terjadi secara instan. Hal tersebut yang disebut mencederai proses kompetiai dalam demokrasi.
"Jadi sayangnya ada cara-cara instan yang digunakan oleh berbagai pihak yang ingin mengambil keuntungan dalam hal ini adalah politik dinasti," ujarnya.
Egi juga menyebut bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut jadi penyebab praktik politik dinasti terus menjamur saat ini.
Baca Juga: Megawati Lecut Semangat Kader Jelang Pilkada Serentak: Kerja Turun Ke Bawah, Bonding Dengan Rakyat!
Hal tersebut tak lepas dari sikap Jokowi yang membiarkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming, maju sebagai calon Wakil Presiden meski usianya pada saat itu belum memenuhi syarat.
Selain itu, anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep juga terbilang punya karir politik sangat instan.
Pasalnya, suami Erina Gudono itu bisa langsung menjadi ketua umum partai meski baru dua hari bergabung dan tidak memiliki pengalaman berpolitik sebelumnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus
-
Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler
-
Bale by BTN Permudah Masyarakat Miliki Rumah Lewat Kolaborasi dengan Rumah123