Suara.com - Praktik politik dinasti di Indonesia tumbuh subur terjadi setelah gerakan reformasi 1998 bergulir. Harapan terjadinya perbaikan iklim demokrasi Indonesia, justru malah menjadikan politik dinasti kian marak, terutama setelah penyelenggaraan pemilu dilakukan secara langsung.
Kepala Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha bahkan menyebut politik dinasti sekarang lebih banyak dari era Orde Baru.
"Entah kenapa pascareformasi, terutama pasca adanya pilkada dengan vote langsung tahun 2005 ya, praktik politik dinasti itu subur. Begitu beda dengan zaman Orde Baru ya, kalaupun ada tidak sesubur saat ini," kata Egi ditemui di Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Selain jumlahnya yang kian banyak, perbedaan praktik politik dinasti era orde baru dan reformasi juga terlihat dari prosesnya.
Egi menyebutkan bahwa Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri termasuk salah satu contoh produk politik dinasti dari era kepemimpinan Presiden Soekarno.
"Tapi Megawati itu jadi dalam posisi sekarang prosesnya panjang. Tidak dalam 1-2 tahun atau waktu yang singkat, dia sudah menjadi pejabat," tuturnya.
Sementara itu, praktik politik dinasti pada masa sekarang cenderung terjadi secara instan. Hal tersebut yang disebut mencederai proses kompetiai dalam demokrasi.
"Jadi sayangnya ada cara-cara instan yang digunakan oleh berbagai pihak yang ingin mengambil keuntungan dalam hal ini adalah politik dinasti," ujarnya.
Egi juga menyebut bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut jadi penyebab praktik politik dinasti terus menjamur saat ini.
Baca Juga: Megawati Lecut Semangat Kader Jelang Pilkada Serentak: Kerja Turun Ke Bawah, Bonding Dengan Rakyat!
Hal tersebut tak lepas dari sikap Jokowi yang membiarkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming, maju sebagai calon Wakil Presiden meski usianya pada saat itu belum memenuhi syarat.
Selain itu, anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep juga terbilang punya karir politik sangat instan.
Pasalnya, suami Erina Gudono itu bisa langsung menjadi ketua umum partai meski baru dua hari bergabung dan tidak memiliki pengalaman berpolitik sebelumnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
Terkini
-
Baru Bebas, Dua Residivis Curanmor Nyamar Jadi Driver Ojol dan Beraksi Lagi
-
Geger Ijazah Jokowi, Petinggi Relawan Andi Azwan: Yang Nuding Palsu Itu Teroris!
-
Pemprov DKI Tertibkan Pasar Barito, Pramono: Kami Sangat Humanis, Manusiawi Sekali
-
Ricuh! Penggusuran Pasar Barito Berujung Blokade Jalan: Pedagang Melawan!
-
Tinggi Gula, Mendagri Tito Ajak Masyarakat Tinggalkan Konsumsi Beras: Saya Sudah Lakukan
-
Hati Teriris! Cerita Melda Diceraikan Suami Usai Lolos PPPK, Kini Viral di Podcast Denny Sumargo
-
Beri Hadiah Topi Berlogo PSI, Raja Juli Beberkan Kondisi Jokowi Terkini
-
Diceraikan Suami 2 Hari Jelang Dilantik PPPK, Melda Safitri Kini Disawer Crazy Rich Aceh
-
KB Bank Dukung Pembentukan Karakter Generasi Muda Melalui Beasiswa Pendidikan Sepak Bola
-
Doktrin 'Perkalian Nol' Dasco: Ramai di Akhir Cerita Tapi Sunyi saat Bab Perjuangan Ditulis