Suara.com - Praktik politik dinasti di Indonesia tumbuh subur terjadi setelah gerakan reformasi 1998 bergulir. Harapan terjadinya perbaikan iklim demokrasi Indonesia, justru malah menjadikan politik dinasti kian marak, terutama setelah penyelenggaraan pemilu dilakukan secara langsung.
Kepala Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha bahkan menyebut politik dinasti sekarang lebih banyak dari era Orde Baru.
"Entah kenapa pascareformasi, terutama pasca adanya pilkada dengan vote langsung tahun 2005 ya, praktik politik dinasti itu subur. Begitu beda dengan zaman Orde Baru ya, kalaupun ada tidak sesubur saat ini," kata Egi ditemui di Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Selain jumlahnya yang kian banyak, perbedaan praktik politik dinasti era orde baru dan reformasi juga terlihat dari prosesnya.
Egi menyebutkan bahwa Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri termasuk salah satu contoh produk politik dinasti dari era kepemimpinan Presiden Soekarno.
"Tapi Megawati itu jadi dalam posisi sekarang prosesnya panjang. Tidak dalam 1-2 tahun atau waktu yang singkat, dia sudah menjadi pejabat," tuturnya.
Sementara itu, praktik politik dinasti pada masa sekarang cenderung terjadi secara instan. Hal tersebut yang disebut mencederai proses kompetiai dalam demokrasi.
"Jadi sayangnya ada cara-cara instan yang digunakan oleh berbagai pihak yang ingin mengambil keuntungan dalam hal ini adalah politik dinasti," ujarnya.
Egi juga menyebut bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut jadi penyebab praktik politik dinasti terus menjamur saat ini.
Baca Juga: Megawati Lecut Semangat Kader Jelang Pilkada Serentak: Kerja Turun Ke Bawah, Bonding Dengan Rakyat!
Hal tersebut tak lepas dari sikap Jokowi yang membiarkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming, maju sebagai calon Wakil Presiden meski usianya pada saat itu belum memenuhi syarat.
Selain itu, anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep juga terbilang punya karir politik sangat instan.
Pasalnya, suami Erina Gudono itu bisa langsung menjadi ketua umum partai meski baru dua hari bergabung dan tidak memiliki pengalaman berpolitik sebelumnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Pascabanjir Cengkareng, Sudin LH Jakbar Angkut 187 Ton Sampah dalam 8 Jam
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri
-
Dua Bulan Bencana Sumatra: 1.204 Korban Meninggal, Ratusan Orang Hilang
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang
-
Isu Iuran Rp16,9 Triliun untuk Dewan Perdamaian, Menlu Sugiono: Itu Bukan 'Membership Fee'
-
Menteri PKP Maruarar Sirait Targetkan 2.603 Hunian Tetap di Sumatra Rampung Mei 2026