Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menanggapi fenomena pencatutan nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta sebagai dukungan untuk Dharma Pongrekun dan Kun Wardana di Pilkada jalur independen.
Soal itu, Cak Imin memberikan pesan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta. Menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, KPU mesti bersikap adil dan objektif.
"KPU harus bersikap fair dan objektif, masyarakat harus mengontrol, partai-partai harus mengontrol," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).
Selain itu, Cak Imin juga menegaskan bahwa Komisi II juga harus turun tangan mengurus fenomena pencatutan NIK ini. Menurut dia, perlu ada verifikasi yang dilakukan Komisi II.
"Komisi II harus turun untuk ikut melakukan verifikasi karena kalau ini tidak clear nanti legitimasi pilkada bahaya," tandas Cak Imin.
Sekadar informasi, sejumlah warga Jakarta mengeluhkan dugaan pencatutan identitas sepihak sebagai syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Dugaan pencatutan nomor identitas ini kemudian ramai di media sosial X atau Twitter.
Pengumpulan NIK diketahui merupakan salah satu syarat pencalonan pasangan calon kepala daerah dari jalur independen.
Catut NIK Keluarga Anies
Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan turut mengungkap adanya pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya untuk mendukung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Hal ini bahkan dialami oleh keluarganya sendiri.
Baca Juga: Jelang Muktamar PKB, Cak Imin Berharap Rekonsiliasi dengan PBNU
Melalui akun X miliknya @aniesbaswedan, Anies mengaku sudah mengecek NIK miliknya. Pengecekan dilakukan melalui situs https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung.
"Alhamdulillah, KTP (Kartu Tanda Penduduk) saya aman," ujar Anies, Jumat (16/8/2024).
Kemudian, Anies membagikan tangkapan layar hasil pengecekan NIK di situs KPU itu. Tertulis ada nama Mikail Azizi Baswedan yang merupakan putranya sudah berstatus mendukung pasangan Dharma-Kun.
Ia menyebut ada beberapa keluarga dan sejumlah kenalannya yang sudah dicatut NIK-nya menjadi pendukung Dharma-Kun.
"Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yg bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?