Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi Golkar, Dave Laksono tak setuju dengan adanya dorongan membentuk matra keempat yaitu Angkatan Siber TNI. Pasalnya ia mempertanyakan sejauh mana tupoksi matra tersebut.
"Daripada membentuk matra ke empat lebih baik dijabarkan secara jelas tupoksinya sejauh mana," kata Dave di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Belum lagi, kata dia, sudah ada divisi serupa yang ada di beberapa institusi seperti Polri hingga adanya BSSN.
"Siber itu kan kita sudah punya BSSN Kominfo memiliki divisi siber polri lebih baik institusi tersebut diperkuat SDM nya infrastrukturnya, pengetahuannya, jaringannya. Itu dulu yang diutamakan," katanya.
Kendati begitu, kata dia, apabila ada kebutuhan dan konsepnya jelas maka pembentukan matra itu boleh dilakukan.
"Tergantung urgensinya dilihat dari kacamata siapa kalau pemerintah menyampaikan plan of actionnya kenapa dibutuhkan ya lain cerita," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyinggug dukungannya terhadap adanya matra keempat yaitu Angkatan Siber TNI.
Hal itu disampaikan dalam pidatonya pada pembukaan Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI.
Awalnya, dia menjelaskan bahwa kasus peretasan data nasional menunjukkan adanya urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan siber.
Baca Juga: Ketua MPR: Konsep Ketahanan Pangan Selalu Andalkan Barang Impor
"Untuk itu, sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra ke-IV Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menghadirkan Angkatan Siber," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).
Terlebih, dia menjelaskan bahwa adanya Angkatan Siber TNI ini penting lantaran Indonesia berada di posisi geopolitik yang dinilai rawan.
"Ini penting, mengingat posisi Geopolitik Indonesia sangat rawan, lantaran berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris: Malaysia, Singapura, dan Australia, yang tergabung dalam Five Power Defence Arrangement (FFDA) bersama Selandia Baru dan Britania Raya," tutur Bamsoet.
"Di sisi lain, juga berada dalam arena pertarungan geopolitik Rusia, Tiongkok, dan Amerika," katanya.
Berita Terkait
-
Ketua MPR: Konsep Ketahanan Pangan Selalu Andalkan Barang Impor
-
Bamsoet Bacakan Pantun di Sidang Tahunan: Kotak Kosong Jangan Buat Kita Terbelah
-
Kelakar Bamsoet di Sidang Tahunan ke Plt Ketum Golkar Agus Gumiwang: Pak Bahlil Ada Nggak?
-
Ketua MPR: IKN Bukan Hanya Simbol dan Peta, Tapi Warisan dan Cita-cita
-
Buka Sidang Tahunan, Bambang Soesatyo Singgung Soal Matra Angkatan Siber TNI
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF U-19 2026 Usai Kalahkan Vietnam
Pilihan
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Terkini
-
Bukan Cuma Megathrust, Sesar Misterius Ini Membentang dari Jakarta ke Surabaya, Seberapa Bahaya?
-
Kejar Quick Wins! Prabowo Boyong Menkes ke Lampung Besok demi Resmikan RSUD Baru
-
Narrative Backlash! Pakar: Unggahan Lama Prabowo Soal Rupiah Kini Jadi Senjata Makan Tuan
-
Polisi Sita Dokumen dari Lantai 12 WIKA Tower, Buntut Kasus Korupsi Pabrik Gula
-
DKI-Depok Kompak, Jalan Berlubang di Bawah Flyover UI Akhirnya Rata Aspal
-
Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji
-
Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko
-
Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas
-
Korupsi CSR PT PJU Mandek, Boyamin Saiman Ancam Seret Kejari Banyuwangi ke Jalur Hukum
-
Keluar Istana, Budi Gunadi Jawab Isu Jadi Menkeu Baru