Lewat Reshuffle Kabinet, Elite PDIP Bongkar 3 Agenda Terselubung Jokowi Sebelum Lengser

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus begitu geram usai koleganya di PDIP yakni Yasona Laoly dicopot sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhitung sejak, Senin (19/8/2024) hari ini.

Diketahui, posisi Yasonna Laoly sebagai Menkumham digantikan oleh Supratman Andi Agtas. Supratman merupakan politisi dari Partai Gerindra yang sebelumnya duduk sebagai anggota DPR RI.

Deddy Sitorus menyebut reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi hari ini sebagai permainan politik kotor. Pasalnya, ia tak melihat adanya alasan subtansial di balik perombakan itu.

"Secara umum saya melihat Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya. Sebab tidak ada alasan etis, substansial, teknis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle jelang dua bulan lengser," ujar Deddy Sitorus dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Senin (19/8/2024).

Dia bilang, Presiden Jokowi justru sedang mempersiapkan diri untuk melawan Prabowo dalam 5 tahun ke depan.

Selain itu, pergantian Menkumham Yasona Laoly adalah murni agenda politik untuk meloloskan UU MD3 guna mencapai tiga tujuan.

"Pertama, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi dalam posisi kuat karena bisa menguasasi legislatif dari DPR RI hingga Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota. Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDI Perjuangan," ungkap dia.

Kedua, reshuffle kabinet disebutnya akan memudahkan Jokowi dalam bagi-bagi jabatan di internal Partai Golkar nantinya. Dengan demikian, gejolak internal Golkar bisa diredam.

"Itu analisa saya, silakan orang tidak sependapat," ucapnya.

Baca Juga: Absen di Istana, Prabowo Ternyata Minta Supratman Andi dan Angga Raka Menghadap Sebelum Dilantik Jokowi, Apa Pesannya?

"Ketiga, untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres/Munas/Muktamar sebelum Pilkada agar takluk dan manut dalam pilkada dan penyusunan personil pengurus periode berikutnya. Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol sehingga jika tidak tunduk, beresiko tidak bisa ikut pilkada, atau tidak disahkan kepengurusannya," bebernya.

Sementara soal pergantian Menteri ESDM, menurut Deddy, adalah murni kepentingan menguasai konsesi-konsesi tambang dan menundukkan para pemain atau pemilik tambang di kaki dinasti Presiden Jokowi.

"Hal ini penting untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki serta memastikan sumber ekonomi ke depan. Menteri Arifin Tasrif dikenal lurus dan keras menentang penambamgan liar dan penyeludupan nikel yang melibatkan dinasti dan petinggi penegak hukum," katanya.

Untuk itu, kata Deddy, reshuffle yang dilakukan Jokowi saat ini untuk triangle political game.

"Kesimpulan saya reshuffle ini adalah triangle political game: menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP dan menguasai sumber pendanaan politik. Alasan lainnya menurut saya tak lebih dari omong kosong," tambahnya.