Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, mengisyaratkan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri akan legawa atau ikhlas menerima keputusan jika ditinggal sendirian untuk Pilgub Jakarta 2024.
Hal itu menyusul partai-partai yang memiliki kursi di Jakarta mayoritas memilih bergabung mendukung duet pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk Pilgub Jakarta.
Ia mengatakan, sedianya PDIP coba mendukung Anies Baswedan maju dan dipasangkan dengan kadernya untuk Pilgub Jakarta. Namun seiring Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah legitimate menjadi koalisi gemuk, maka PDIP tak bisa berbuat banyak.
"Ya memang dari sejak awal Pak Anies yang cagub. Kami akan orang keduanya. Tapi kalau toh pada akhirnya kami tidak bisa katakanlah karena sudah KIM Plus terkonsolidate kami tidak punya kawan lagi untuk maju ya apa boleh buat?," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2024).
Ia mengatakan, PDIP akan menyampaikan kepada rakyat soal partainya tak bisa mencalonkan di Pilgub Jakarta mendatang.
"Kami akan berbicara kepada rakyat pada waktunya mungkin oleh Pak Sekjen bahwa PDI Perjuangan tidak bisa mencalonkan untuk Pilkada DKI yang akan datang," ujarnya.
Kendati begitu, kata Said, pihaknya masih tetap berikhtiar untuk tetap bisa maju di Pilgub Jakarta.
Namun, kalau KIM plus sudah benar-benar terkonsolidasi maka PDIP akan menghormati hal tersebut.
"Kalau toh pada akhirnya pintu semua tertutup, karena KIM Plus sudah terkonsolidasi kan kami harus menghormati KIM Plus juga. Karena KIM Plus menghormati kami juga yang berupaya. Kan biasa seperti itu. Cara hormat menghormati di kami itu harus dijaga," pungkasnya.
Baca Juga: PDIP Tak Bisa Diharapkan, Relawan: Begitu PKB ke KIM Artinya Anies Sudah Gagal Maju di Jakarta
Untuk diketahui, KIM plus kini berisikan 12 partai politik yang mendukung duet Ridwan Kamil dengan Suswono untuk Pilgub Jakarta. 12 partai itu yakni Gerindra, Golkar, PKS, NasDem, PKB, PSI, Demokrat, PAN, Garuda, Gelora, Perindo dan PPP.
Berita Terkait
-
Emas dari Google! Anies Baswedan Raih 1 Juta Subscriber YouTube, Ini Potensi Penghasilannya
-
Ada 12 Logo Partai Termasuk PKB, Kang Emil-Suswono Didukung Koalisi Gemuk: 'Makin Besar, Makin Bagus'
-
Sudah Ada Logo PKS-PKB di Lokasi Acara, Ridwan Kamil-Suswono Akan Dideklarasikan Sore Ini untuk Pilgub Jakarta
-
PDIP Tak Bisa Diharapkan, Relawan: Begitu PKB ke KIM Artinya Anies Sudah Gagal Maju di Jakarta
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik