Suara.com - Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo menjelang lengsernya pada Oktober mendatang menimbulkan tanda tanya besar. Sebab, Jokowi melakukan perombakan di tiga pos menteri yang krusial terkait kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Salah satu pos penting yang menjadi sasaran reshuffle yakni Menteri Hukum dan HAM yang sebelumnya diisi Yasonna Hamonangan Laoly. Politisi PDI Perjuangan itu diganti Supratman Andi Agtas yang sebelumnya merupakan anggota DPR dari Partai Gerindra.
Praktis dengan reshuffle tersebut, kursi kabinet yang diduduki perwakilan PDIP berkurang hingga menyisakan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi Teten Masduki, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Anas dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Bintang Puspayoga.
Menurut Pengamat Politik dari Populi Institute Dimas Ramadhan, dengan sisa menteri dari PDIP tersebut menunjukan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih belum menunjukan 'perlawanan' kepada PDIP sebagai partai yang mengusungnya pada Pilpres 2019 silam.
"Jokowi nggak mau frontal juga ke PDIP. Sementara yang lainnya mungkin masih dianggap kooperatif," katanya saat dihubungi Suara.com, Senin (19/8/2024).
Dimas menyebut, kemungkinan lain Jokowi memilih mencopot Yasonna lebih kepada memuluskan langkah politiknya dalam pilkada. Apalagi, Kemenkumham memiliki kewenangan dalam pengesahan pengurus dewan pimpinan pusat partai politik.
"Mungkin, Jokowi nggak mau ada menteri (dari) PDIP yang berkaitan dengan agenda Pilkadanya terganggu," ujarnya.
Apalagi dalam waktu dekat bakal ada musyawarah nasional sejumlah partai politik yang tentunya akan membentuk kepengurusan baru.
"Bukan cuma PDIP ya. Nanti kan ada PKB, PAN, dan Nasdem," ucapnya.
Baca Juga: Pesan Khusus Prabowo Ke Supratman Andi Agtas Usai Gantikan Yasonna Laoly Sebagai Menkumham
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi melantik sejumlah tokoh buat mengisi beberapa posisi di kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (19/8/2024).
Mereka yang dilantik, yaitu Supratman Andi Atgas sebagai Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) menggantikan Yasonna Laoly. Kemudian Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif.
Mantan Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani dilantik menjadi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Bahlil.
Selain perombakan menteri, Jokowi mengangkat Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika dan juga Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Dadang Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
Sementara itu, Hasan Nasbi dilantik menjadi Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar untuk posisi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Catatan Redaksi:
Terjadi perubahan judul dari "Hanya Menyisakan Risma di Kabinet, Jokowi Belum Mau Frontal Melawan PDIP?' menjadi 'Jumlah Menteri dari PDIP Berkurang di Kabinet, Jokowi Belum Mau Frontal ke Partai Banteng?" Demikian koreksi ini kami sampaikan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK