Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta Kapolri dan Panglima TNI untuk membagi pasukannya ke seluruh daerah untuk mengamankan jalannya Pilkada 2024.
"Saya sudah ketemu Pak Panglima dan Kapolri saya sampaikan saat pilkada semua (pasukan) dibagi habis kekuatan dan anggaran hibah daerah sudah diserahkan ke aspek pengamanan TNI dan Polri," kata Hadi saat membuka rapat koordinasi pengamanan pemilu di Yogyakarta, sebagaimana dilansir Antara, Rabu (21/8/2024).
Menurut Hadi, pengerahan pasukan tersebut harus dilakukan agar pengamanan Pilkada 2024 tidak hanya terfokus ke kota-kota besar saja melainkan ke seluruh kota terpencil.
Untuk menopang kinerja pengamanan TNI dan Polri, Hadi meminta pemerintah daerah memberikan anggaran yang sudah ditetapkan untuk pengamanan pilkada.
Anggaran itu harus disalurkan secara maksimal kepada jajaran TNI dan Polri di daerah agar proses pengamanan bisa berjalan dengan maksimal.
Dengan bantuan anggaran tersebut, Hadi yakin upaya pengamanan yang dilakukan TNI dan Polri dari mulai masa pendaftaran calon, kampanye, pendistribusian logistik pemilu hingga proses pencoblosan akan berjalan dengan maksimal.
Tidak hanya anggaran untuk TNI Polri, Hadi juga meminta kepala daerah untuk memberikan fasilitas untuk para penyelenggara pemilu seperti kantor, tempat penyimpanan logistik hingga tempat pencoblosan yang layak.
Dengan sinergitas antara TNI, Polri dan pemerintah daerah, Hadi yakin Pilkada serentak 2024 akan berjalan dengan aman dan kondusif.
Berita Terkait
-
Ulah Baleg DPR Berpotensi Bikin Pilkada 2024 Inkonstitusional, Benturkan Putusan MK Dan MA Soal Batas Usia Cakada
-
Sejarah Tercipta! Baru 24 Jam Putusan MK Soal Pilkada Berubah Di DPR, PDIP Gagal Usung Calon Sendiri
-
Tak Seperti Biasa, Personel Brimob Jaga Bawa Laras Panjang saat Baleg DPR Gelar Rapat Bahas Revisi UU Pilkada
-
Baleg DPR Setujui Putusan MK soal Usung Kepala Daerah Berlaku Buat Parpol Non-Parlemen, Peluang PDIP Jadi Tertutup
-
Putusan MK Beri Jalan, Partai Buruh Siap Pol-polan Dukung Anies di Jakarta: Kalau Tanpa PDIP, Berat!
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025