Suara.com - Dalam Rapat Monitoring Program Strategis Tahun Anggaran 2024 dan Evaluasi Kinerja Kementerian ATR/BPN, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni menyebutkan tiga hal yang diinstruksikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk dievaluasi.
Tiga hal tersebut adalah implementasi Sertipikat Tanah Elektronik, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, dan progres Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Saat ini terdapat 396 atau 81,5% Kantor Elektronik (Kantor Pertanahan yang menyelenggarakan layanan elektronik, red) dan 26 Provinsi Elektronik. Jadi ada 503.746 Sertipikat Tanah Elektronik yang sudah diterbitkan oleh kementerian kita. Sudah melampaui target yang ditentukan sebelumnya,” ujarnya, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Namun demikian Raja Juli Antoni menyebut, ada 90 Kantor Pertanahan belum mengimplementasikan Sertipikat Tanah Elektronik, sehingga Direktorat Jenderal terkait diminta untuk memeriksa kendala yang dihadapi Kantor-kantor Pertanahan tersebut.
“Harus kita perhatikan secara bersama-sama, mohon Pak Kepala Kantor Wilayah di provinsi untuk mempercepat proses terbitnya Sertipikat Tanah Elektronik di tempat masing-masing,” tuturnya.
Selanjutnya, ia mengimbau proses revisi PP Nomor 18 Tahun 2021 yang merupakan amanah Presiden Joko Widodo agar diselesaikan dengan baik melalui koordinasi bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.
“Revisi ini diperlukan agar skema pemberian hak yang diperuntukkan untuk kegiatan jasa lingkungan seperti halnya carbon trading bisa diimplementasikan,” tegas Raja Juli Antoni.
Wamen ATR/Waka BPN selanjutnya menyoroti progres PTSL yang kini telah mencapai 116,5 juta bidang tanah terdaftar, sehingga pelaksanaan target PTSL pada tahun 2024 ini tersisa 3,5 juta bidang tanah. Menurut data, ia menyatakan capaian Peta Bidang Tanah (PBT) Luas dan PBT Bidang sudah sangat baik.
“Insyaallah saya optimistis, pada akhir 2024, target 120 juta bidang tanah terdaftar bisa tercapai dengan baik. Untuk realisasi PTSL, baik PBT luas maupun PBT bidang saya melihat realisasi mingguannya surplus. Sebanyak 91.535 hektare surplus realisasi PBT Luas per minggu dan 41.589 bidang tanah surplus realisasi PBT Bidang per minggu. Ini berada pada prestasi yang menggembirakan,” pungkas Wamen ATR/Waka BPN.
Adapun Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang rutin dilaksanakan setiap dua minggu ini turut diikuti oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN secara luring dan para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia secara daring.
Berita Terkait
-
Menko Polhukam Apresiasi Kementerian ATR/BPN dalam Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
-
Percepatan Sertipikasi Tanah di Pulau Nusakambangan, Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan dari Kemenkum dan HAM
-
Hadiri Pelantikan Pejabat Negara RI, Menteri AHY Harap Transisi Kepemimpinan Pemerintahan Berjalan Baik
-
Menteri ATR/BPN AHY Akui Masalah Tanah Sulit Diselesaikan, Apa Faktornya?
-
Hindari Calo, AHY Bakal Buka Kantor di Sabtu-Minggu Layani Masyarakat Urus Sertipikat Tanah
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Tak Cukup di Jabar, TikToker Resbob Kini Resmi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Harga Diri Bangsa vs Air Mata Korban Bencana Sumatera, Sosok Ini Sebut Donasi Asing Tak Penting
-
Tembus Proyek Strategis Nasional hingga Energi Hijau, Alumni UPN Angkatan 2002 Ini Banjir Apresiasi
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan