Suara.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut telah melakukan kekerasan mental kepada rakyat Indonesia.
Hal tersebut dipicu dari keresahan publik terhadap sistem demokrasi yang aturannya diubah-ubah, hingga menimbulkan gerakan 'Peringatan Darurat Indonesia' di media sosial.
"Secara aspek kesehatan mental, bisa dibilang kondisi yang ada sekarang ini juga adalah kekerasan mental. Karena bener-bener ini kondisi kebijakan-kebijakan publik saat ini tuh merugikan mentalitas rakyat," kata Psikolog Anastasia Satriyo kepada Suara.com saat dihubungi, Kamis (22/8/2024).
Anastasia menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah yang tidak adil bagi rakyat kemudian menimbulkan keresahan publik, berdampak terhadap gangguan mental yang disebut trauma struktural.
Gejalanya berupa muncul perasaan depresi dan putus asa terhadap pemerintah.
"Kita juga bisa trauma struktural karena negara ini nggak bener, misalnya, ngatur harga ambang batas kebutuhan pokok. Jadi kita kayak ngerasanya hidup makin tercekik," katanya.
Jenis trauma itu muncul dari sistem sosial, politik, atau ekonomi yang merugikan individu maupun kelompok secara sistematis dan terus-menerus.
Penyebabnya akibat struktur atau institusi dalam masyarakat yang menciptakan ketidakadilan, diskriminasi, serta penindasan.
"Ketidakadilan dan manipulasi pemerintah itu sangat bisa menyebabkan trauma dan penderitaan psikologis yang mendalam buat masyarakat," kata Anastasia.
Baca Juga: Putusan MK Diabaikan DPR, Media Amerika Serikat Soroti Sekutu Jokowi Picu Kemarahan Warga
Psikolog di Klinik Brawijaya Kemang itu menambahkan bahwa trauma struktural tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba. Melainkan hasil dari pola berulang yang terlembaga dalam struktur sosial.
Trauma jenis itu memang paling rentan terjadi pada kelompok minoritas, ekonomi rendah, dan termarginalkan akibat kebijakan pemerintah.
"Trauma struktural seringkali lebih sulit dikenali dan diatasi karena melibatkan perubahan dalam struktur sosial atau politik yang mendalam dan kompleks," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Amerika Akui Tak Mampu Hadapi Drone-drone Iran
-
DPRD DKI: Sengkarut Tata Ruang Jakarta Harus Dibenahi!
-
Tolak Perang untuk Israel, Tangan Mantan Marinir AS Patah Ditarik Paksa oleh Senator di Ruang Sidang
-
YLBHI Desak Jaminan Hak Berserikat dan Kekuatan Eksekusi Hukum dalam RUU PPRT
-
Sumbang Devisa Rp253 Triliun, Rieke PDIP Tagih Pengesahan RUU PPRT yang Mangkrak 22 Tahun
-
Tragedi Perang Jeli Remaja Makassar: Saat Senjata Mainan Dibalas Timah Panas
-
Jakarta Darurat Hunian, DPRD DKI Wanti-wanti Nasib Warga Terdampak Relokasi Normalisasi Sungai
-
Bukan Suap Biasa, KPK Jerat Bupati Pekalongan dengan Pasal Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Jasa
-
Dewan Perdamaian Lumpuh: Pembicaraan Tertunda Akibat Perang Iran
-
Dampak Perang Iran-AS-Israel: Bagaimana Nasib Ekonomi-Politik Indonesia?