Suara.com - Sejumlah massa aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8) kemarin alami kekerasan dari aparat kepolisian. Komisi untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkapkan, ada satu pendemo yang dikeroyok sampai 15 polisi.
Kepala Divisi Hukum KontraS Andrie Yunus menyampaikan korban memberikan kesaksian kepada Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD). Pengeroyokan terjadi ketika korban berusaha cari tempat perlindungan karena polisi mulai menembakan gas air mata secara tak terukur.
"Dia mengatakan bahwa terjadi penembakan gas air mata di sekitar halaman depan Gedung DPR. Korban hendak lari mengamankan diri, namun tertangkap oleh pihak kepolisian," ungkap Andrie dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/8/2024).
Begitu tertangkap, korban langsung jatuh tersungkur. Saat itu kemudian polisi lakukan pengeroyokan. Tak hanya itu, korban juga dipaksa mengakui kesalahan yang merasa tak dia lakukan.
"Dipukuli sekitar 15 orang polisi di bagian kepala. Dipukul, ditendang sambil dipaksa untuk mengakui bahwa korban melakukan lemparan batu dan perobohan terhadap pagar gedung DPR," kata dia.
Kepada TAUD, korban menekankan bahwa dirinya tidak melakukan sebagaimana tuduhan polisi. Namun, pemaksaan pengakuan itu terus dilakukan aparat dengan tetap melakukan tindak kekerasan.
"Selain itu, ketika korban ditangkap di halaman Gedung DPR, kemudian dibawa ke Posko di area DPR, dioper lagi ke anggota polisi yang lain. Selama pelimpahan dari satu titik ke titik lain sampai ke Posko itu, menurut penuturan korban, dia mengalami tindak kekerasan, dipukul, ditendang," kata Andrie.
Akibat tindak kekerasan tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala hingga berdarah. Hasil temuan dari TAUD, korban pengeroyokan 15 polisi itu bukan satu-satunya pendemo yang alami kekerasan dari aparat.
"Ketika TAUD melakukan pengecekan terhadap salah satu ruangan di Gedung DPR yang dijadikan tempat penahanan sementara sebelum dilimpahkan ke Polda, saat kami mengecek ada banyak ceceran darah. Ini semakin menguatkan bahwa tindakan brutalitas itu terjadi sejak adanya proses penangkapan di halaman atau sekitar area gedung DPR," pungkasnya.
Baca Juga: Sentilan Pedas Rigen Rakelna untuk DPR: Terlalu Lawak, Sampai Komedian Turun Tangan!
Berita Terkait
-
Polisi Tangkap 301 Massa Aksi Tolak Pengesahan RUU Pilkada di DPR, Tapi Baru Segini yang Dipulangkan
-
Viral Ibu Nangis Gemetar Mohon ke Polisi Tak Aniaya Pendemo: Kata-katanya Menyayat Hati
-
Kronologi Anak Machica Mochtar Ditangkap, Sempat Beri Kabar Semalam
-
Cermati Pembahasan Revisi UU Pilkada yang Serba Cepat, Ganjar: Apakah Ada Udang di Balik Batu?
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
Terkini
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?
-
Hotel Sultan Bakal Dirobohkan! Prabowo Ingin Bangun Ikon Baru Berstandar Internasional
-
OPSI Desak Pemerintah Awasi Karir Hub, Cegah Perusahaan Manipulasi Loker Demi KPI HRD