Suara.com - Sudah 30 tahun lebih Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sosok Mega yang kharismatik membuatnya tak tergantikan di partai berlambang banteng ini.
Megawati pertama kali duduk di kursi Ketum PDIP di tahun 1993 saat Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar 22-23 Desember di Hotel Garden, Kemang, Jakarta Selatan. Ketika itu PDIP masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Bukan perkara mudah bagi Megawati untuk menjadi orang nomor 1 di PDI sebab pemerintah saat itu tidak menyukai sosoknya yang merupakan anak Proklamator Bung Karno.
Megawati pertama kali bergabung menjadi kader PDI di tahun 1987 setelah dibujuk sang suami, Taufiq Kiemas. Sebenarnya keluarga besar Bung Karno telah bersepakat tidak mau terlibat dalam politik praktis karena trauma masa lalu khususnya pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Namun rezim Suharto yang otoriter menggerakkan kembali hati keluarga besar Presiden ke-1 RI Sukarno untuk berjuang di ranah politik. Diawali Taufiq Kiemas yang masuk PDI tahun 1982, baru kemudian disusul Megawati pada 1987 dan Guruh Soekarnoputra.
Di tahun 1993, terjadi konflik internal di tubuh PDI. Konflik ini mengakibatkan Kongres IV PDI di Medan, Sumatera Utara, pada Juli 1993, menemui jalan buntu.
Kuatnya intervensi pemerintah membuat PDI gagal memilih ketua umumnya. Di tengah konflik internal itu, muncullah nama Megawati Soekarnoputri sebagai calon ketua umum PDI selanjutnya.
KLB Ricuh
Sebagai anak Proklamator Sukarno, kehadiran Megawati diharapkan bisa meredakan konflik internal partai. Pada 2-6 Desember 1993, digelar Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.
Baca Juga: Diragukan Lawan Ridwan Kamil, Mampukah Pramono Anung Menangkan Hati Warga Jakarta?
Megawati menjadi calon kuat Ketum PDI. Munculnya nama Mega membuat pemerintah gerah. DIbuatlah upaya menjegal Megawati agar tidak bisa hadir di KLB.
Menurut Panda Nababan dalam buku otobiografinya "Dalam Pusaran Kekuasaan", kaki tangan pemerintah di internal PDI berhasil menghalangi Megawati untuk menjadi utusan DPC PDI Jakarta Pusat di KLB. Padahal Mega saat itu adalah Ketua DPC-nya.
Tak habis akal. Kubu Mega mlalu mengurus perpindahan Mega ke Jakarta Selatan agar bisa menjadi anggota DPC PDI Jakarta Selatan. Setelah itu DPC PDI Jakarta Selatan melakukan konferensi cabang khusus untuk menentukan wakil-wakilnya di KLB Surabaya.
Lewat lobi politik, Mega ditunjuk sebagai salah satu wakil DPC PDI Jakarta Selatan di KLB bersama Ketua PDI Jakarta Selatan ex officio Ratih Ratna Poernami. Saat KLB berlangsung, Mega dilarang masuk ke arena kongres.
Sempat terjadi perdebatan panas antara tim Mega dengan pengurus caretaker PDI. Bahkan kata Panda Nababan, dirinya dan Taufiq Kiemas hampir terlibat adu jotos dengan para pengurus caretaker. Akhirnya Mega diperkenankan ikut KLB.
Panda mengatakan, sejak sidang hari pertama pada 2 Desember 1993, KLB sudah diwarnai ketegangan akibat adanya campur tangan pihak pemerintah yang berupaya menggagalkan Mega. Mega sendiri hampir kena lempar asbak di arena kongres.
Berita Terkait
-
Diragukan Lawan Ridwan Kamil, Mampukah Pramono Anung Menangkan Hati Warga Jakarta?
-
Sejarah Kaskus, Trending Topic Usai Netizen Ungkap Isi Akun Diduga Milik Gibran
-
Apa Agama Ronal Surapradja, Presenter yang Diutus PDIP Bertarung di Pilgub Jabar?
-
Profil Ronal Surapradja: Dari Panggung Hiburan ke Panggung Politik Begini Perjalanan Kariernya
-
Ditunjuk Megawati Jadi Gubernur DKI Jakarta, Respons Istri Pramono Anung: Ngapain?
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok
-
Dokumen Pentagon Bocor Ungkap Rencana AS Hukum Spanyol dan Inggris Terkait Perang di Iran
-
Rapor Merah Pelayanan Hijau Jakarta: Kurang Armada, Ribuan Permohonan Pemangkasan Pohon Antre!
-
Tercekik Harga BBM, Transjakarta Siap Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?