Suara.com - Kabar mengenai tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran yang diduga membentuk geng di Osaka, Jepang, menjadi viral di media sosial dan memicu kekhawatiran warga setempat. Perilaku beberapa WNI ini disebut-sebut telah mengganggu ketenangan di sana, membuat warga Jepang merasa tidak nyaman. Salah satu pengguna forum di X menyampaikan keluhan mengenai kelompok ini.
"Meskipun media Jepang belum meliput, beberapa orang Indonesia membentuk geng di Jepang, berkumpul sambil membawa pisau, dan memposting tentang hal ini. Mereka sering berkeliaran di Osaka dengan sepeda, dan sudah dilaporkan di Indonesia. Ini bisa menjadi masalah serius. Mereka berkumpul untuk memblokir orang yang lewat dan mengancam siapa saja yang mengomentari unggahan mereka. Lebih baik diatasi sekarang. Saya harap Kepolisian Prefektur Osaka mengetahuinya, dan saya akan melaporkannya," tulis akun tersebut pada Sabtu (31/9/2024) kemarin.
Cuitan ini telah di-retweet sebanyak 15 ribu kali dan mendapatkan banyak tanggapan dari warga Jepang lainnya. Salah satu respon menyebutkan, "Keamanan akan terus memburuk jika kelompok seperti ini dibiarkan," sementara yang lain menegaskan, "Orang yang datang ke Jepang harus menghormati adat istiadat dan warga setempat. Jika tidak, mereka harus dipulangkan."
"Ini mengkhawatirkan jika polisi diam saja. Tolong angkat kaki dari sini jika mengganggu keamanan!" tulis akun T Tanaka, meminta agar oknum TKI itu dideportasi.
Respon KBRI Jepang
Menanggapi hal ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo mengimbau seluruh WNI di Jepang untuk menjaga ketertiban. Imbauan ini dikeluarkan untuk menjaga nama baik Indonesia di mata warga Jepang. Pada Sabtu (31/8/2024), KBRI Tokyo mengeluarkan pernyataan resmi terkait kabar tersebut.
"KBRI Tokyo dan KJRI Osaka mengimbau seluruh WNI di Jepang untuk mematuhi nilai, norma, kebiasaan, dan aturan hukum setempat. Setiap pelanggaran memiliki konsekuensi yang menjadi tanggung jawab pelaku," tulis KBRI Tokyo dalam pernyataannya.
Selain itu, WNI di Jepang juga diminta untuk tidak merusak nama baik Republik Indonesia dengan tindakan yang tidak tertib. "Jaga nama baik bangsa dan negara," tambah KBRI Tokyo.
Sebelumnya, di media sosial, tersebar informasi mengenai sekelompok WNI atau pekerja migran Indonesia (PMI) yang diduga membentuk geng di Jepang, yang disebut-sebut telah menyebabkan keresahan karena menghalangi orang yang melintas. Saat ini, Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) sedang menyelidiki informasi ini melalui perwakilan mereka di Jepang, yakni KBRI Tokyo dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Osaka.
Baca Juga: Apa Itu Topan Shanshan? Bencana Alam yang Terjadi di Jepang
Informasi ini sebelumnya diunggah oleh akun X SATOU (@minaku_satou) pada Jumat (30/8), dan telah dilihat oleh 1,9 juta pengguna. Akun ini mengutip perbincangan warga Jepang yang terganggu dengan keberadaan geng WNI yang diduga bernama "Pemulih Harga Diri."
"Hal memalukan kayak gini jangan dibawa ke negara orang. Kasihan warga Indonesia lain yang patuh jadi kena imbasnya," tulis Satou.
Seorang PMI bernama Kevin Pramudya Utama yang sudah lama bekerja di Jepang mengungkapkan bahwa ia telah melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang setempat, menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dan nama baik Indonesia di luar negeri.
Belakangan, Deportasi juga jadi trending di media sosial usai diramaikan warganet Indonesia yang meminta agar KBRI mendeportasi oknum PMI/TKI yang berbuat ulah di Jepang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April