Suara.com - Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas, membantah pihaknya memberikan tekanan atau intimidasi terhadap figur-figur yang menjadi saksi dalam rapat Panitia Khusus Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024.
Yaqut justru mempertanyakan adanya saksi-saksi dari Kemenag yang meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam berikan keterangan di Pansus Angket Haji.
"Yang meminta perlindungan ke LPSK itu siapa? Kan ini harus diperjelas. Iya kan? Karena teman-teman yang di Kemenag itu kan statusnya saksi semua. Iya kan? Semua statusnya saksi," kata pria yang akrab disapa Gus Yaqut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).
Menurutnya, harus ditelusuri terlebih dahulu mengapa saksi disebut meminta perlindungan LPSK.
"Nah kalau saksi kok minta mereka? Mereka Ini kalau semua lihat kan proses bagaimana di Pansus yang terbuka kan? Dan saya kira harus ditelusuri dulu. Siapa yang minta perlindungan terhadap saksi? Intimidasi itu dilakukan oleh siapa? Kan kami nggak mungkin. Kalau Kemenag nggak mungkin mengintimidasi," ujarnya.
Gus Yaqut kemudian mengklaim pihaknya tak pernah memberikan intimidasi terhadap para figur yang akan menjadi saksi untuk didalami oleh Pansus.
"Pak Sekjen ya nggak mungkin melakukan intimidasi terhadap staff-nya kan ya nggak mungkin," ujarnya.
"Enggak, pasti enggak. Saya instruksikan kepada seluruh staff untuk memberikan semua keterangan sebenar-benarnya sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Jadi terangkan sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Yang di luar itu, ya jangan. Wong Mereka saksikan. Ya sesuai tugas dan fungsinya, jelaskan apa. Secara terbuka," sambungnya.
Ia mengklaim, pihaknya selalu meminta para saksi menyampaikan keterangan secara jujur agar kasus ini bisa terang benderang.
Baca Juga: Periksa Saksi Kunci, Pansus Haji DPR Gelar Rapat Tertutup Dengan Pihak Travel
"Bukan hanya kepada teman-teman Pansus saya kira, tetapi juga bagian dari penjelasan kepada publik gitu ya. Supaya ngerti sebenarnya apa sih yang kami lakukan ini di Kemenang," pungkasnya.
Pansus Gandeng LPSK
Sebelumnya Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 DPR RI menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjamin keselamatan dan keamanan para saksi yang telah bersedia menyampaikan keterangan secara jujur dan terbuka.
Juru Bicara Pansus Angket Haji DPR RI Wisnu Wijaya mengatakan, hal itu juga dilakukan untuk mendukung kelancaran tugas selama proses penyelidikan. Sejumlah saksi yang telah dipanggil oleh pansus, menurutnya berasal dari unsur pemerintah maupun dari unsur nonpemerintah.
"LPSK akan mendampingi proses investigasi penyelenggaraan haji sampai penyelidikan oleh pansus angket haji DPR tuntas," kata Wisnu saat dihubungi di Jakarta, Senin (2/9/2024).
Sejauh ini, menurutnya saksi dari unsur jamaah haji mulai menerima tekanan hebat dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Tekanan itu, menurutnya juga dirasakan oleh Anggota Pansus Angket Haji DPR RI.
Berita Terkait
-
Klaim Tak Ada Muktamar Tandingan di PKB, Gus Yaqut: Tinggal Tunggu Pengesahan di Kemenkumham
-
Sebut Hak Demokrasi Diamputasi, Gus Yaqut: Banyak Kader Kecewa Pelaksanaan Muktamar PKB Bali
-
Periksa Saksi Kunci, Pansus Haji DPR Gelar Rapat Tertutup Dengan Pihak Travel
-
Pansus Angket Haji Minta Pendampingan LPSK: Para Saksi Mulai Dapat Tekanan
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri
-
Cukai Minuman Manis Ditunda, Siapa yang Bertanggung Jawab atas Kesehatan Anak?
-
Sekolah Kembali Normal, Gubernur DKI Pastikan Korban Kecelakaan Mobil MBG Ditangani Maksimal