Jejak Karier Faisal Basri dan Deretan Kritik Keras terhadap Jokowi Tinggal Kenangan, Ekonom Senior Itu Tutup Usia

Suara.com - Faisal Basri, ekonom senior yang dikenal vokal mengkritik pemerintah, tutup usia pada Kamis (5/9/2024), di usia 65 tahun. Berikut adalah jejak karier Faisal Basri dan kritik kerasnya ke Jokowi soal berbagai kebijakan.

Faisal Basri meninggal dunia di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan, pada pukul 13.50 WIB dini hari. Sosoknya dikenal sebagai pemberi kritik keras dan tajam kepada pemerintahan Jokowi.

Semasa hidupnya, Faisal Basri dikenal dengan kritiknya yang lantang terhadap pemerintah. Selain itu, kontribusinya dalam dunia akademik dan kebijakan publik Indonesia sangat besar.

Ia menaruh perhatian terhadap isu-isu korupsi, ketidaksetaraan, dan pengelolaan sumber daya alam. Kini dikenang karena prestasi dan sikap kritisnya, berikut jejak karier Faisal Basri dan kritik kerasnya terhadap pemerintah.

Jejak Karier Faisal Basri

Faisal Basri mengenyam pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tahun 1985. Selanjutnya, ia menempuh S2 di Vanderbilt University, Tennessee, Amerika Serikat pad atahun 1988 dan meraih gelar Master of Arts.

Usai menamatkan kuliah, Faisal Basri memulai kariernya sebagai akademisi sebagai pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ia mengampu mata kuliah Ekonomi Politik, Ekonomi Internasional, Ekonomi Pembangunan, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi.

Tak hanya itu, Faisal juga mengajar di Program Magister Akuntansi, Program Magister Manajemen, Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan, dan Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, Faisal Basri turut andil mendirikan Institute for Development of Economics & Finance (INDEF), dan aktif selama lima tahun, dari tahun 1995 hingga 2000.

Baca Juga: Faisal Basri Meninggal Dunia, Ernest Prakasa hingga Pandji Beri Penghormatan Terakhir

Selain aktif sebagai akademisi dan ekonom, Faisal juga berkecimpung di bidang pemerintahan dan politik.

Ia didapuk sebagai anggota Tim Perkembangan Perekonomian Dunia pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN di tahun 1985-1987 dan anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden pada tahun 2000.

Faisal Basri juga pernah maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 bersama Biem Benyamin dari jalur independen. Namun, Faisal Basri tidak lolos di putaran pertama.

Kritik Faisal Basri terhadap Pemerintah

Dikenal sebagai sosok yang vokal, Faisal Basri beberapa kali melayangkan kritiknya terkait kebijakan ekonomi pemerintah.

1. Kebijakan Hilirisasi Nikel

Pada tahun 2023, Faisal Basri sempat debat dengan Presiden Jokowi tentang kebijakan hilirisasi nikel. Awalnya, Faisal menyebut China mendapatkan keuntungan besar dari kebijakan hilirisasi nikel Indonesia, yang presentasenya mencapai 90% dari total keuntungan.

Faisal menilai bahwa kebijakan seperti itu hanya menguntungkan negara lain, utamanya China yang memiliki smelter nikel di tanah air. Akibatnya, Indonesia hanya akan mendapatkan keuntungan 10% dari kebijakan tersebut.

2. Kebijakan Impor 3 Juta Ton Beras

Pada bulan April 2024, Faisal Basri kembali mengungkapkan pendapatnya mengenai impor beras yang dilakukan jelang Pemilu 2024.

Faisal menganggap kebijakan tersebut sangat janggal dan menyampaikan kritiknya saat dihadirkan sebagai ahli oleh Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Faisal, saat itu produksi beras hanya turun kisaran 600 ribu ton, namun pemerintah mengimpor sebanyak 3 juta ton beras. Padahal, wajarnya pemerintah mengimpor beras sesuai dengan angka kekurangan produksi supaya harga tetap stabil.

Kebijakan tersebut dinilai tak masuk akal oleh Faisal Basri, karena harga beras melonjak tinggi pada Februari 2024. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa kebijakan impor beras itu dilakukan demi kepentingan politik.

3. Soroti Proyek IKN yang Bebani APBN

Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) juga tak luput dari kritik tajam Faisal Basri. Faisal menilai pemerintah tidak memiliki rencana matang terkait pembangunan IKN.

Skema pembiayaan proyek tersebut dianggap tidak jelas karena pada awalnya pemerintah tidak akan menggunakan APBN. Namun, akhirnya pemerintah mengumumkan bahwa proyek tersebut akan lebih banyak dibebankan pada APBN.

Faisal Basri mengatakan bahwa proyek tersebut tak hanya meleset, tapi juga ngawur dan tidak dikerjakan dengan baik.

4. Kritik terhadap Kebijakan Ekspor Timah

Ketika Presiden Jokowi merencanakan ekspor timah, Faisal Basri menentang keras karena jenis komoditas yang dilarang adalah ingot atau batang timah.

Sejak dulu, Indonesia tidak mengekspor timah dalam bentuk biji karena hal itu sudah dilarang, sedangkan menurut Faisal, Jokowi menyamakan biji nikel dengan biji timah.

Faisal juga mempertanyakan ke mana PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk haru smenyalurkan timah tersebut. Terlepas dari hal tersebut, ia juga meminta pemerintah memikirkan warga Bangka Belitung yang terdampak larangan ekspor timah.

Itulah ulasan mengenai jejak karier Faisal Basri dan kritik kerasnya kepada Jokowi tentang berbagai kebijakan pemerintah.

Kontributor : Dini Sukmaningtyas