- Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan penolakan tegas terhadap perundingan yang dilakukan di bawah tekanan, ancaman, maupun blokade ekonomi internasional.
- Pernyataan tersebut disampaikan kepada Perdana Menteri Pakistan pada Sabtu, 25 April 2026, guna menanggapi upaya mediasi konflik kawasan.
- Pezeshkian mensyaratkan penghentian permusuhan dan pengurangan kehadiran militer sebagai langkah krusial untuk menciptakan dialog yang kondusif bagi kedua pihak.
Suara.com - Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan bahwa negaranya tidak akan melakukan perundingan di bawah tekanan, ancaman, maupun blokade.
Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, sebagaimana keterangan resmi kepresidenan Iran, Sabtu (25/4/2026).
Ia menekankan bahwa dialog yang efektif hanya dapat terjadi jika ada titik temu dan lingkungan yang kondusif bagi kedua pihak.
Menurut Pezeshkian, pengalaman negosiasi sebelumnya justru memperburuk tingkat kepercayaan publik di Iran karena proses dialog berjalan bersamaan dengan sanksi dan tekanan.
Ia juga menegaskan bahwa penghentian sikap permusuhan serta jaminan agar hal serupa tidak terulang menjadi prasyarat penting dalam penyelesaian konflik.
Selain itu, Pezeshkian menyebut bahwa meningkatnya kehadiran militer di kawasan semakin memperumit situasi dan melemahkan peluang dialog.
Pernyataan tersebut muncul di tengah upaya Pakistan untuk kembali mendorong pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat setelah meningkatnya ketegangan dalam beberapa pekan terakhir.
Putaran awal perundingan di Islamabad sebelumnya tidak menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang dimulai pada 28 Februari dan meluas di kawasan Timur Tengah.
Proses tersebut berlangsung setelah gencatan senjata selama dua pekan yang dimediasi Pakistan pada 8 April, yang kemudian diperpanjang oleh Donald Trump.
Baca Juga: Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan
(Antara)
Berita Terkait
-
Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan
-
Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu
-
Dokumen Pentagon Bocor Ungkap Rencana AS Hukum Spanyol dan Inggris Terkait Perang di Iran
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Bantah Isu Bansos Dipotong, Gus Ipul: Itu Narasi Menyesatkan dan Potensi Penipuan!
-
Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan
-
Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu
-
Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!
-
WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun
-
Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat
-
Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?