- APPMBGI memperingatkan bahwa implementasi program Makan Bergizi Gratis berpotensi memicu gangguan distribusi pangan akibat lonjakan permintaan skala besar.
- Ketua Umum APPMBGI menekankan perlunya sistem distribusi berbasis data dan koordinasi kuat untuk menjaga stabilitas pasokan pangan nasional.
- Program MBG disarankan mengintegrasikan pelaku ekonomi lokal seperti petani dan nelayan agar tidak mengganggu ketersediaan pangan di masyarakat.
Suara.com - Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menyoroti potensi tekanan terhadap rantai pasok pangan seiring implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menyebut intervensi skala besar seperti MBG perlu diantisipasi secara matang agar tidak memicu gangguan pada sistem distribusi pangan yang sudah berjalan.
“Kita pernah melihat indikasi kelangkaan beras, protein hewani, dan bahan pangan lain di beberapa daerah akibat tekanan permintaan. Ini alarm bahwa MBG tidak bisa dilihat hanya sebagai program distribusi makanan, tetapi juga sebagai sistem ekonomi pangan yang harus dijaga keseimbangannya,” kata Rivai dalam keterangan APPMBGI Summit 2026 di Jakarta, ditulis Minggu (26/4/2026).
Menurutnya, sebagai negara kepulauan, struktur logistik Indonesia memiliki ketergantungan antarwilayah yang tidak merata. Kondisi ini membuat distribusi bahan pangan rentan terhadap lonjakan permintaan dalam waktu singkat.
Karena itu, APPMBGI mendorong penguatan koordinasi antara pemasok, operator dapur, serta pelaku usaha pendukung untuk menjaga stabilitas pasokan. Salah satu pendekatan yang didorong adalah pengembangan sistem distribusi berbasis data dan geospasial agar lebih presisi.
Forum juga menekankan pentingnya integrasi dengan pelaku ekonomi lokal, termasuk petani, nelayan, dan UMKM pangan, agar kebutuhan bahan baku MBG tidak mengganggu ketersediaan pangan di masyarakat.
“Program sebesar ini tentu tidak tanpa tantangan. Kritik, evaluasi, dan penyempurnaan tata kelola justru penting agar tujuan mulianya tidak terganggu di tingkat implementasi,” ujar Rivai.
APPMBGI menilai, dengan pengelolaan yang tepat, program MBG tetap dapat berjalan beriringan dengan stabilitas pasar pangan sekaligus memperkuat ekonomi lokal di berbagai daerah.
Baca Juga: Kepala BGN Tegaskan 19.000 Sapi Bukan Kebutuhan Harian MBG: Hanya Simulasi
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Presiden Iran Tolak Negosiasi di Bawah Tekanan dan Blokade
-
Bantah Isu Bansos Dipotong, Gus Ipul: Itu Narasi Menyesatkan dan Potensi Penipuan!
-
Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan
-
Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu
-
Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!
-
WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun
-
Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat
-
Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran