Kekerasan Seksual di Angkatan Bersenjata Australia Menyeruak, Komisi Kerajaan Desak Bentuk Badan Khusus

Suara.com - Kasus kekerasan seksual di angkatan bersenjata Australia saat ini tengah menjadi sorotan khusus bagi Komisi Kerajaan negara tersebut.

Tidak hanya itu saja, kasus bunuh diri di Angkatan Bersenjata dan Veteran Australia itu tengah jadi perbincangan juga. Bahkan, Komisi Kerajan mendesak untuk pembentukan badan khusus.

Australian Broadcasting Corporation melaporkan, komisi tersebut mengajukan 122 rekomendasi setelah meninjau ribuan pengaduan dari personel pertahanan saat ini dan mantan personel serta keluarga mereka.

Laporan tersebut meminta adanya pemecatan bagi personel yang terbukti bersalah atas pelanggaran seksual, baik melalui putusan pengadilan maupun penyelidikan internal.

Komisi juga merekomendasikan pembentukan daftar nasional untuk melacak angka bunuh diri dan faktor risiko bunuh diri di antara personel militer saat ini dan yang sudah pensiun.

Antara tahun 1985 dan 2021, sebanyak 2.007 anggota pertahanan aktif atau mantan anggota meninggal akibat bunuh diri, dengan rata-rata tiga orang setiap dua minggu dalam dekade terakhir.

Laporan tersebut menyebut angka-angka ini sebagai “di luar perkiraan” karena adanya kekurangan dalam pengumpulan data, terutama sebelum tahun 1985.

Komisi menemukan bahwa satu dari tiga mantan personel melaporkan mengalami "tekanan psikologis tinggi hingga sangat tinggi," dan satu dari empat mengalami "beberapa bentuk risiko bunuh diri."

Banyak laporan mengenai perundungan, kekerasan fisik, dan pelecehan seksual diserahkan kepada komisi, yang semuanya berkontribusi pada masalah kesehatan mental dan risiko bunuh diri.

Baca Juga: Yuk Dukung Garuda Menang! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Australia

Komisi mengkritik proses disipliner internal militer, yang seringkali memperburuk tekanan psikologis.

Komisi merekomendasikan dukungan kesejahteraan yang lebih baik dan mendesak otoritas disiplin untuk memperlakukan personel dengan "kesopanan, kasih sayang, martabat, dan hormat."

Pemerintah Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan rekomendasi komisi tersebut. [Antara].