Suara.com - Anggota DPR RI fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mencecar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI usai dirinya dinyatakan tak diterima mendaftar sebagai bakal calon di Pilbup Tapanuli Tengah oleh KPUD setempat.
Hal itu disampaikan Masinton dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan BPIP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).
Masinton sejatinya bukan lah anggota Komisi II DPR, hanya saja ikut rapat hanya ingin menyampaikan keluh kesahnya tersebut. Ia menceritakan bagaimana awalnya dirinya mendapat tugas dari partai untuk maju di Pilbup Tapteng, namun ditolak lantaran perkara sistem informasi pencalonan alias Silon.
"Ini terkait dengan Pemilukada, terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana tadinya itu terjadi calon tunggal. KPU sudah membuka pendaftaran sampai batas waktu tanggal 4 September," kata Masinton dalam rapat.
"Kemudian, datang paslon yang kebetulan oleh Partai saya ditugaskan ke sana. Yang membuka undangan itu KPU, kemudian kita datang mendaftar. Kemudian dalam proses pendaftaran tidak diterima. Alasannya apa, alasan Silon, katanya Silon," sambungnya.
Menurutnya, ia sudah mencoba segala cara untuk bisa memenuhi pendaftaran. Tapi tetap ditolak dengan alasan Silon bermasalah.
"Kita memindahkan 1 berkas bahwa kita sudah dateng mendaftar, namun tidak ada berkas apapun diberikan. Dokumen yang kita bawa tidak diterima, nah," tuturnya.
Adanya hal itu, ia pun mewanti-wanti kepada KPU dan Bawaslu RI agar adanya kasus tersebut menjadi atensi. Ia menyindir, perlakuan KPU di daerah yang ternyata semena-mena.
"Jadi Bapak KPU dan Bawaslu agar ini menjadi atensi ternyata di pojok Republik ini, petugas KPU bertindak semena-mena dan membegal suara rakyat," katanya.
Ia pun mengingatkan adanya permintaan anggaran besar untuk di daerah justru kualitas pelayanannya buruk.
"Tapi saya cuma mau menyampaikan perilaku KPU di Tapanuli tengah. Saya minta agar KPU pusat mengambil alih udah enggak profesional. Tugas harus diambil alih, jangan sampe persoalan KPU dan Pilkada langsung berhubungan dengan emosional masyarakat," katanya.
"Kalau bisa dalam rapat ini saya usulkan terhadap beberapa Pilkada yang kemarin pendaftarannya bermasalah dalam proses perpanjangan pendaftaran ini kita minta supaya dimasukan dalam usulan agar diatensi dalam segi supervisi oleh KPU," sambungnya.
Berita Terkait
-
Anak - Menantu Jokowi Diminta Setor Data, KPK Pastikan Tetap Usut Kasus Pesawat Jet Kaesang dan Bobby
-
Usai Gagal Berubah Nama Jadi Dewan Pertimbangan Agung, DPR Sepakat Segera Sahkan RUU Watimpres ke Paripurna
-
Soal Seruan Pendukung Anies 'Anak Abah' Coblos 3 Paslon di Jakarta, Apa Reaksi KPU?
-
Ancang-ancang Segera Disahkan, DPR-Pemerintah Sepakat Bawa RUU Kementerian Negara ke Rapat Paripurna Terdekat
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- DPR Pertanyakan, Pemerintah Menjawab, Dari Mana Datang Isu Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes?
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Rapor Duo Timnas Indonesia Ole Romeny dan Hubner Saat Fortuna Sittard Hadapi Olympiacos
- Kulit Sawo Matang Jangan Salah Pilih Warna Lipstik! Ini 8 Pilihan yang Bikin Wajah Cerah Seketika
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
Rupiah Paling Kuat se-Asia, Tembus Level Rp17.888 per Dolar AS
-
Jakarta IP Market 2026 Hadir untuk Mendorong Lahirnya Kolaborasi dan Peluang Bisnis Baru
-
Bukan Sekadar Anak Kiai, Indah Permatasari Ungkap Sisi Pemberontak di Film Ibadah dan Cinta
-
Biaya Lepas WNI Naik Jadi Rp5 Juta, Begini Reaksi Puan Maharani
-
Episode Gagal Bayar Korporasi RI Berlanjut
-
Literasi Digital: Keterampilan Baru yang Wajib Dimiliki Siswa
-
4 Fakta Situasi Terkini Mees Hilgers, Pelatih Sudah Angkat Tangan
-
Terowongan PLTA Meledak, 9 orang Tewas dan 27 Lainnya Terjebak di Pegunungan Himalaya
-
Di Balik Jendela KRL: Pelajaran yang Tak Pernah Diajarkan Dosenku di Dalam Kelas
-
Tarif Lepas WNI Rp5 Juta, Harusnya Fokus Kenapa Banyak Warga yang Ingin Lepas Kewarganegaraan