Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebut anggaran makan siang gratis di Jakarta nantinya tak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Untuk kedepannya kata dia, ketika program yang digagas Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu berjalan, biayanya ditanggung Pemerintah Pusat.
Dalam beberapa kali uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Jakarta, anggarannya ditanggung oleh dana pribadi Heru dan para Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Heru memastikan nantinya cara ini tak akan dipakai begitu program resmi diterapkan.
"Oh enggak-enggak, ini kan uji coba. Kalau ini kan uji coba, tentunya kan nanti (saat sudah resmi anggarannya) dari pemerintah pusat kan," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/9/2024).
Nantinya, Pemprov DKI hanya berperan untuk memberi masukan mengenai menu dan kandungan gizi dalam makanan yang diberikan ke para siswa.
"Kalau Pemda DKI mencari pola supaya bisa memberi masukan kepada pemerintah pusat mengenai menunya, mengenai pola makan anak, mulai asupan gizi, mengenai pola tata cara pendistribusian dan seterusnya," ucapnya.
Sejauh ini, selama uji coba program makan bergizi gratis, Heru menyebut pelaksanaannya cukup lancar.
Kendati demikian, pihaknya masih perlu melakukan penyesuaian pada distribusi makanan.
Baca Juga: Jawaban Santai Jokowi Saat Tanggapi Dugaan Gratifikasi Jet Kaesang Pangarep
"Evaluasinya bagus, cuma nanti tata cara disribusinya yang kita harus pikirkan, itu aja," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
Terkini
-
Bendera Gerindra Masih Mejeng di Flyover Jakarta, Satpol PP DKI: Berizin hingga 8 Februari
-
Ilusi Solusi Dua Negara dan Bahaya Langkah 'Sembrono' Indonesia di Board of Peace
-
Dasco: Partai Gerindra Ingin Hidup untuk 1000 Tahun
-
Muzani Pimpin Yel-yel di Senayan: Gerindra Menang, Prabowo Presiden, Presiden Dua Periode!
-
Mau Digaji Berapa Pun Tetap Korupsi! Anggota DPR Soroti Mentalitas Hakim Usai OTT di PN Depok
-
11 Juta Peserta BPJS PBI Tiba-Tiba Dinonaktifkan, DPR Soroti Dampak Fatal pada Pasien Gagal Ginjal
-
Siap-siap! Kejagung Bidik Mantan Bos BUMN Akal-akalan Usai Warning Keras Prabowo
-
Wamensos Salurkan Santunan Duka Korban Longsor Cisarua
-
Gegap Gempita Jakarta Sambut Imlek: Ada 'Kuda Raksasa' hingga Festival Barongsai di Sudirman-Thamrin
-
Wamensos Sebut Tragedi Siswa SD di NTT Alarm Keras, Program Sekolah Rakyat Jadi Kunci?