Suara.com - Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu berhasil membuat gempar warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, khususnya untuk wilayah wisata Puncak.
Pasalnya, Asmawa Tosepu dengan berani melakukan instruksi langsung hingga eksekusi bangunan liar hingga penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Puncak Bogor, dengan menematkan ke Rest Area Gunung Mas.
Nampaknya, aksi tegas yang dilakukan Asmawa itu mendapatkan sorotan dari banyak pihak, salah satunya dari bakal calon gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dia mengaku mendukung penataan kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, untuk memperindah wilayah tersebut.
"Ya begini, kita paham bahwa Puncak itu adalah areal yang indah. Karena itu areal yang indah maka harus diperindah, orang berinvestasi di Puncak itu tidak boleh mengganggu konservasi," ungkapnya, Sabtu (14/9/2024).
Menurut dia, penataan kawasan wisata Puncak bisa dilakukan dengan perubahan perilaku masyarakat dengan tidak mengganggu konservasi. Kemudian, juga penyediaan tempat-tempat yang lebih layak bagi para pedagang.
"Saya punya pengalaman bagaimana pasar gratis, bagaimana kios-kios gratis, memang ada problem ketika pemerintah memberikan gratis kepada masyarakat, masyarakatnya tidak mau mengelola dengan baik, hanya sekedar kebersihan," ujar pria yang akrab disapa KDM.
Menurut dia, ke depan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus meningkatkan rasa memiliki dalam mengelola aset-asetnya di kawasan wisata Puncak, juga didukung dengan rasa memiliki yang tinggi juga bagi masyarakat setempat.
"Puncak menjadi pusat investasi dan pusat tourism, tetapi warga sekitar juga harus mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa berusaha dengan nyaman dan tenang, dengan mempertimbangkan aspek konservasi, keindahan dan aspek kepuasan pelanggan," tuturnya.
Baca Juga: 402 Anak Jadi Korban Pelecehan Seksual di Malaysia, Polisi Amankan Guru Agama Hingga Pengasuh
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini sedang berupaya melakukan penataan kawasan wisata Puncak, diawali dengan pemindahan PKL ke Rest Area Gunung Mas pada Senin (24/7).
Pada penertiban lapak pedagang ini, Pemkab Bogor meratakan 329 bangunan di sepanjang Jalur Puncak, terdiri dari 185 bangunan dari Gantole hingga Rest Area Gunung Mas, dan 144 bangunan dari Simpang Taman Safari Indonesia hingga Rest Area Gunung Mas.
Kemudian, pada penertiban tahap II ada sebanyak 196 PKL yang dipindah ke rest area dengan cara penertiban lapak-lapaknya di sepanjang jalur Puncak.
Pemkab Bogor memastikan perekonomian pedagang kaki lima atau PKL di kawasan wisata akan menjadi lebih baik setelah pindah ke Rest Area Gunung Mas.
Pembangunan rest area di lahan seluas 7 hektare milik PT Perkebunan Nusantara ini telah dilakukan sejak tahun 2020-2021.
Rest Area Gunung Mas memiliki kapasitas 516 kios terdiri dari 100 kios untuk pedagang basah seperti sayur dan buah, serta 416 kios untuk pedagang kering seperti oleh-oleh dan camilan. Masing-masing kios memiliki luas 11 meter persegi baik basah maupun kering.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
Pilihan
-
Harry de Fretes Bagikan Kabar Haji Bolot Meninggal, Keluarga: Hoaks, Itu Orang Kurang Kerjaan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
Terkini
-
Potensi Chaos di Depan Mata? Sosiolog UGM Soroti Krisis Kepercayaan pada Negara
-
Bisakah Rumput Laut Menggantikan Plastik? Riset Indonesia Cari Jalan Keluar dari Krisis Sampah
-
Buntut Vonis Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, DPR Respons Desakan Revisi UU Peradilan Militer
-
Ada Demo Mahasiswa, Selain Bundaran HI Hindari 4 Ruas Jalan Ini
-
WALHI Kritik Kenaikan Tarif Transjakarta, Krisis Udara Ibu Kota Bakal Makin Parah
-
Jakarta Siaga Macet Hari Ini, Cek Jalur Alternatif Hindari Demo Mahasiswa di HI
-
Polisi Proses Hukum 2 ABH Penganiaya Bocah di RPTRA Senen: Satu Ditahan, Satu Wajib Lapor
-
Dorong Swasembada Kedelai, KDM Minta Petani Lakukan Ini
-
Sempat Absen Karena Naik Haji, Bos Maktour Bakal Diperiksa KPK Terkait Kasus Haji Pekan Depan
-
Pemadaman Listrik di Jawa Jadi Alarm Ketahanan Energi: IESR Soroti Ketergantungan pada Batu Bara