Suara.com - Paus Fransiskus pada Jumat mengutuk kematian anak-anak Palestina dalam serangan militer Israel di Gaza, dengan menyebut pemboman terhadap sekolah-sekolah atas dasar dugaan keberadaan militan Hamas sebagai sesuatu yang buruk.
Dalam penerbangan kembali ke Roma dari Singapura, Paus menyampaikan keraguan bahwa baik Israel maupun Hamas, yang telah berperang selama sebelas bulan, berniat untuk mengakhiri konflik.
"Saya menyesal harus mengatakan ini," ujar Paus.
"Namun saya tidak berpikir mereka mengambil langkah-langkah untuk mencapai perdamaian," tambahnya.
Paus berbicara dalam konferensi pers dengan para jurnalis setelah tur panjang selama 12 hari di Asia Tenggara dan Oseania. Beliau mengungkapkan bahwa setiap hari berbicara melalui telepon dengan anggota paroki Katolik di Gaza. "Mereka memberi tahu saya hal-hal yang buruk, hal-hal yang sulit."
Paus yang berusia 87 tahun ini juga mengajak dunia untuk membuka mata terhadap kenyataan pahit di lapangan.
"Ketika Anda melihat jenazah anak-anak yang terbunuh, ketika sebuah sekolah dibom atas dugaan bahwa ada gerilyawan di sana, itu buruk," tegas Paus.
"Ini sangat buruk," katanya lagi.
Seruan untuk Gencatan Senjata dan Pembebasan Sandera
Baca Juga: Dilema Umat Katolik di Pemilu AS, Paus Fransiskus Serukan 'Pilih Kejahatan yang Lebih Kecil'
Sejak awal konflik, Paus telah mendukung seruan untuk gencatan senjata dan pembebasan para sandera Israel yang ditahan oleh Hamas.
"Kadang-kadang saya berpikir ini adalah perang yang terlalu berlebihan," katanya.
Perang antara Israel dan Hamas ini dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober, di mana kelompok militan tersebut membunuh sekitar 1.200 orang dan menawan sekitar 250 sandera, menurut catatan resmi Israel. Kampanye militer Israel sebagai balasan telah meratakan sebagian besar Jalur Gaza dan menewaskan lebih dari 41.000 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan wilayah tersebut.
PBB pada Kamis menyatakan bahwa perang ini telah menghancurkan ekonomi Gaza.
Berita Terkait
-
Dilema Umat Katolik di Pemilu AS, Paus Fransiskus Serukan 'Pilih Kejahatan yang Lebih Kecil'
-
Ancaman Nuklir Semenanjung Korea dan Peran Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Dunia
-
Perang antar Kartel Narkoba di Meksiko: 12 Tewas, Perayaan Nasional Dibatalkan hingga Sekolah Ditutup
-
Pertempuran Sengit di Timur Ukraina, Rusia Intensifkan Serangan di Kurakhove dan Pokrovsk
-
Viral: Merpati Mengawal Sri Paus Fransiskus dalam Perayaan Ekaristi di Timor Leste
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan
-
Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji
-
22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa
-
Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!
-
Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia
-
Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal