Suara.com - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese membalas Elon Musk pada hari Sabtu setelah maestro teknologi itu menyebut pemerintahannya "fasis" karena mengusulkan undang-undang yang akan mendenda raksasa media sosial karena menyebarkan informasi yang salah.
Australia memperkenalkan undang-undang "pemberantasan informasi yang salah" awal minggu ini, yang mencakup kewenangan luas untuk mendenda raksasa teknologi hingga lima persen dari omzet tahunan mereka karena melanggar kewajiban keamanan daring.
"Fasis," Musk memposting pada hari Kamis di platform media sosialnya X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.
Namun Albanese membalas Musk pada hari Sabtu, dengan mengatakan media sosial "memiliki tanggung jawab sosial".
"Jika Tn. Musk tidak memahami hal itu, itu lebih banyak bicara tentang dia daripada tentang pemerintahan saya," katanya kepada wartawan pada hari Sabtu.
Pertukaran pendapat antara Musk dan pejabat Australia adalah yang terbaru dalam pertikaian yang sudah berlangsung lama dengan pemerintah Australia mengenai regulasi media sosial. Pemerintah Australia tengah menjajaki serangkaian langkah baru yang akan membuat perusahaan media sosial lebih bertanggung jawab atas konten di platform mereka, termasuk larangan bagi mereka yang berusia di bawah 16 tahun.
Pengawas daring negara itu menggugat perusahaan Musk ke pengadilan awal tahun ini, dengan tuduhan gagal menghapus video "sangat kejam" yang memperlihatkan seorang pendeta Sydney ditikam.
Namun, perusahaan itu tiba-tiba membatalkan upayanya untuk memaksakan perintah penghapusan global pada X setelah Musk memperoleh kemenangan hukum dalam sidang pendahuluan, sebuah langkah yang ia rayakan sebagai kemenangan kebebasan berbicara.
Musk, yang menggambarkan dirinya sendiri sebagai "pejuang absolut kebebasan berbicara", telah berselisih dengan politisi dan kelompok hak digital di seluruh dunia, termasuk di Uni Eropa, yang dapat memutuskan dalam beberapa bulan untuk mengambil tindakan terhadap X dengan kemungkinan denda.
Baca Juga: Pundit Australia: Stop Salahkan Lapangan SUGBK, Socceroos Emang Main Jelek
Di Brasil, tempat X secara efektif ditangguhkan setelah mengabaikan serangkaian arahan pengadilan, Musk menanggapi dengan mengecam hakim tersebut sebagai "diktator jahat yang bercosplay sebagai hakim".
Berita Terkait
-
Calvin Verdonk: Saya Berekspektasi Lebih Saat Lawan Australia
-
FIFA Acungi Jempol Performa Indonesia dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Bintang Jepang Bicara Soal Kekuatan 2 Negara yang Ditahan Imbang Timnas Indonesia
-
Waspada! Timnas Indonesia Hadapi 3 Laga Berat: Awas Tebasan Samurai Biru
-
Pundit Australia: Stop Salahkan Lapangan SUGBK, Socceroos Emang Main Jelek
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
Terkini
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap
-
Gandeng Lembaga Riset Negara, Pemkab Sumbawa Akhiri Polemik Komunitas Cek Bocek
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang