Suara.com - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese membalas Elon Musk pada hari Sabtu setelah maestro teknologi itu menyebut pemerintahannya "fasis" karena mengusulkan undang-undang yang akan mendenda raksasa media sosial karena menyebarkan informasi yang salah.
Australia memperkenalkan undang-undang "pemberantasan informasi yang salah" awal minggu ini, yang mencakup kewenangan luas untuk mendenda raksasa teknologi hingga lima persen dari omzet tahunan mereka karena melanggar kewajiban keamanan daring.
"Fasis," Musk memposting pada hari Kamis di platform media sosialnya X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.
Namun Albanese membalas Musk pada hari Sabtu, dengan mengatakan media sosial "memiliki tanggung jawab sosial".
"Jika Tn. Musk tidak memahami hal itu, itu lebih banyak bicara tentang dia daripada tentang pemerintahan saya," katanya kepada wartawan pada hari Sabtu.
Pertukaran pendapat antara Musk dan pejabat Australia adalah yang terbaru dalam pertikaian yang sudah berlangsung lama dengan pemerintah Australia mengenai regulasi media sosial. Pemerintah Australia tengah menjajaki serangkaian langkah baru yang akan membuat perusahaan media sosial lebih bertanggung jawab atas konten di platform mereka, termasuk larangan bagi mereka yang berusia di bawah 16 tahun.
Pengawas daring negara itu menggugat perusahaan Musk ke pengadilan awal tahun ini, dengan tuduhan gagal menghapus video "sangat kejam" yang memperlihatkan seorang pendeta Sydney ditikam.
Namun, perusahaan itu tiba-tiba membatalkan upayanya untuk memaksakan perintah penghapusan global pada X setelah Musk memperoleh kemenangan hukum dalam sidang pendahuluan, sebuah langkah yang ia rayakan sebagai kemenangan kebebasan berbicara.
Musk, yang menggambarkan dirinya sendiri sebagai "pejuang absolut kebebasan berbicara", telah berselisih dengan politisi dan kelompok hak digital di seluruh dunia, termasuk di Uni Eropa, yang dapat memutuskan dalam beberapa bulan untuk mengambil tindakan terhadap X dengan kemungkinan denda.
Baca Juga: Pundit Australia: Stop Salahkan Lapangan SUGBK, Socceroos Emang Main Jelek
Di Brasil, tempat X secara efektif ditangguhkan setelah mengabaikan serangkaian arahan pengadilan, Musk menanggapi dengan mengecam hakim tersebut sebagai "diktator jahat yang bercosplay sebagai hakim".
Berita Terkait
-
Calvin Verdonk: Saya Berekspektasi Lebih Saat Lawan Australia
-
FIFA Acungi Jempol Performa Indonesia dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Bintang Jepang Bicara Soal Kekuatan 2 Negara yang Ditahan Imbang Timnas Indonesia
-
Waspada! Timnas Indonesia Hadapi 3 Laga Berat: Awas Tebasan Samurai Biru
-
Pundit Australia: Stop Salahkan Lapangan SUGBK, Socceroos Emang Main Jelek
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO