Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya mengatakan, jika partainya sama sekali tak punya preferensi soal jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Kata dia, NasDem ikut apa kata Prabowo.
"Kita nggak punya preferensi teman teman bisa lihat bagaimana Nasdem terhadap Pak Jokowi itu hak prerogatif presiden. Beliau yang putuskan jadi Nasdem tidak punya kriteria dan preferensi. Kita sami'na wa atho'na sama presiden terpilih," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Menurutnya, NasDem akan mendukung penuh pemerintahan Prabowo. Soal jatah menteri, kata dia, akan diputuskan oleh Surya Paloh sebagai ketua umum partai.
"Kita tentu mensupport pemerintahan ini. Kita berangkat dari pemerintahan. Nanti apakah berbicara mengambil posisi menteri atau tidak itu nanti Pak Surya yang akan memutuskan. Yang penting bagaimana komitmen partai NasDem mendukung pemerintahan ini," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, bahwa menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran akan diisi oleh banyak kalangan profesional atau zaken. Namun ia menegaskan, kalangan profesional yang dimaksud bukan berarti non partai partai politik.
"Ya kan profesional kan tidak harus, tidak berarti non partai," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Menurutnya, menteri yang berlatar belakang profesional atau ahli tersebut yang akan mengisi kabinet Prabowo-Gibran itu tetap berasal dari partai politik.
"Artinya ada org profesional org ahli tapi dia bagian dari partai. Artinya ada dia memamg ahli dibidangnya tapi dia secara politik terafiliasi oleh satu partai politik yang berkoalisi," ujarnya.
Sementara di sisi lain, Muzani menyampaikan, nantinya dalam kabinet menteri Prabowo-Gibran akan ada kementerian yang dipisah dan ada juga yang dilebur.
Ia pun memastikan jika jumlah nomenklatur kementerian nanti di era Prabowo akan bertambah, namun belum diketahui pasti berapa jumlahnya.
"Ada kementerian yang dipisah ada kementerian yang memamg digabung," katanya.
"Memang jumlah keseluruhan memamg bertambah dari yang sekarang, jumlahnya berapa saya gatau persisi. Tapi penambahan atau pemisahan dari 1 kementerian semua sudah dibicarakan melalui kementerian," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Megawati Bakal Bertemu Prabowo, NasDem: Artinya, Mikul Dhuwur Mendem Jero
-
Anak Baru di Koalisi Prabowo, Cak Imin Ngaku Sama Sekali Tak Pikirkan Soal Jatah Kursi Menteri Buat PKB
-
Megawati Bertemu Prabowo, Said Abdullah: Kalau PDIP Tak Dikasih Jatah Menteri Ngambek, Tidak Ada Ceritanya!
-
Batal jadi Ketua Tim Pemenangan RK-Suswono, Sahroni Nasdem Dapat Tugas Lain dari Paloh
-
Sespri Iriana Jokowi, Sendi Fardiansyah Resmi Maju di Pilwalkot Bogor, Tiga Partai Ini Jadi Garda Terdepan
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut