Suara.com - Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menjadi sorotan setelah intelijen AS memberikan peringatan terkait ancaman dari Iran untuk membunuhnya. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Selasa, tim kampanye Trump menegaskan adanya ancaman yang serius tersebut.
"Presiden Trump telah diberi pengarahan oleh Kantor Direktur Intelijen Nasional mengenai ancaman nyata dan spesifik dari Iran untuk membunuhnya dalam upaya menciptakan kekacauan di Amerika Serikat," ujar Steven Cheung, Direktur Komunikasi Kampanye Trump.
Pihak intelijen AS mengungkapkan bahwa serangan terkoordinasi yang dilakukan Iran semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Mereka juga menegaskan bahwa semua lembaga penegak hukum di Amerika Serikat bekerja sama untuk memastikan keselamatan Trump serta menjaga agar pemilu berjalan tanpa gangguan.
Meskipun demikian, tim kampanye Trump tidak memberikan rincian lebih lanjut terkait ancaman ini. Situasi ini mencuat di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, terutama terkait ketegangan yang memuncak di Lebanon. Israel sendiri telah melancarkan serangan udara terhadap kelompok Hizbullah yang didukung oleh Teheran.
Iran, sebelumnya pada musim panas lalu, telah menolak tuduhan yang menyebutkan bahwa mereka berencana membunuh Trump. Bantahan ini muncul tak lama setelah terjadinya penembakan di sebuah acara di Pennsylvania, yang menyebabkan satu orang tewas dan melukai kandidat presiden tersebut.
Beberapa hari setelah insiden 13 Juli, media AS melaporkan bahwa otoritas telah menerima informasi intelijen terkait dugaan plot Iran terhadap Trump, yang kemudian meningkatkan langkah-langkah keamanan di sekitarnya. Iran, bagaimanapun, kembali membantah tuduhan ini, menyebutnya sebagai tuduhan "jahat" yang tak berdasar.
Selain ancaman fisik, AS juga menuding Iran terlibat dalam serangan siber terhadap kampanye Trump. Tuduhan ini menyebut Teheran berupaya mempengaruhi pemilu AS 2024 dengan cara-cara yang ilegal.
Berita Terkait
-
Negara Bagian Missouri Tolak Hentikan Eksekusi Terpidana Mati Imam Marcellus Khalifah Williams
-
Hizbullah Umumkan Kematian Komandan yang Gugur saat Menuju Yerusalem
-
Memanasnya Konflik Israel-Hizbullah Berpotensi Menyeret Iran dan Amerika Serikat
-
Beasiswa S2 Erina Gudono Dikritik dan Dibahas Media Pennsylvania, Dokter Tifa: Memalukan!
-
Pakai Dalih Keamanan Nasional, Biden akan Blokir Teknologi Mobil Listrik China dan Rusia
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'