Jokowi Klaim IKN Bukan Proyek Presiden: Ini Keputusan Rakyat Indonesia yang Diwakili Anggota DPR

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa proyek pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) bukan merupakan proyek presiden. Ia meminta tidak ada persepsi bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa proyek tersebut merupakan keputusan rakyat, di mana pengambilan keputusan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara diambil bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui 93 persen dari fraksi yang ada di DPR," kata Jokowi saat memberikan sambutan di Rakornas Baznas di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Rabu (25/9/2024).

Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah menjadi keputusan rakyat.

"Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh Rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta," kata Jokowi.

Jokowi merasa hal itu perlu ditegaskannya agar tidak ada persepsi bahwa IKN merupakan proyek Presiden Jokowi.

"Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan tahapan tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara," kata Jokowi.

Sudah Digagas Era Bung Karno

Melalui sambutannya, Jokowi menyampaikan bahwa rencana pemindahan ibu kota di luar Jakarta sudah digagas sejak Presiden pertama RI Sukarno hingga era Orde Baru di bawah Presiden ke-2 RI Soeharto.

Baca Juga: IKN Baru Dibuka Sudah Kebakaran, Puntung Rokok Jadi Biang Kerok

"Sehingga betul Bung Karno tahun 60-an sudah menggagas untuk kepindahan ibu kota, Pak Harto juga menggagas kepindahan ibu kota, kalau saya itu hanya mengeksekusi," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan pemindahan ibu kota merupakan gagasan yang panjang dan sudah lama ada.

"Kemudian kita cek lagi saat itu saat setelah dilantik 2014, saya memerintahkan kepada kepala Bappenas untuk dilihat lagi gagasan-gagasan mengenai ibu kota baru sejak zaman Bung Karno, dilihat dulu kenapa Bung Karno memutuskan Palangkaraya coba dicek," kata Jokowi.

Tiga Kandidat Ibu Kota Baru

Setelah melalui beberapa studi terkait rencana pemindahan ibu kota dari gagasan era Orde Lama ke Orde Baru, di bawah kepemimpinan Jokowi rencana itu mulai dieksekusi. Dalam perjalanannya ditentukan sejumlah wilayah sebagai calon ibu kota baru Indonesia.

"Yang pertama Palangkaraya, yang kedua di Kalimantan Selatan, yang ketiga di Kalimantan Timur, dan tambah satu ada di Sulawesi di Mamuju," kata Jokowi.