Bantah Jokowi Soal IKN Keputusan Rakyat, Rocky Gerung: 80 Persen Tidak Menghendaki

Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung dengan tegas menyatakan bahwa klaim Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah keputusan rakyat sebagai kebohongan.

Rocky mengemukakan bahwa pernyaataan Jokowi tersebut merupakan klaim pembenaran, sebab IKN merupakan ambisinya sendiri.

"Tidak, IKN itu adalah ambisi dia sendiri itu. Bahkan, Pak Jusuf Kalla sebagai wakil presiden tidak tahu bahwa ada keputusan untuk memindahkan ibu kota. Jadi, Jokowi di ujung masa jabatannya bahkan masih mau berbohong itu," ujarnya mengutip akun YouTube Rocky Gerung Official.

Tak hanya itu, ia juga mengemukakan bahwa dibutuhkan kejujuran dari Jokowi bahwa IKN merupakan ambisi yang diinvestasikan dan ditanamkannya untuk kepentingan popularitasnya semata.

"Yang sekarang justru terbalik, bahwa orang tidak lagi melihat IKN itu sebagai sumber pameran prestasi Jokowi, tapi dianggap sebagai monumen kegagalan dia," tegasnya.

Masih menurut Rocky, hingga akhir jabatan kepresidenannya, Jokowi masih berupaya untuk menjual IKN dengan berusaha meminang investor. Namun, ia mengungkapkan bahwa yang disebut jaminan investasi asing hanya MOU.

"Semua itu adalah MOU, semacam ya basa basi yang masih bisa dibatalkan karena semua investor itu menunggu pemerintahan berikutnya."

Lantaran itu, ia melihat bahwa permasalahan utama, yakni Jokowi berbohong kepada rakyat. Hal tersebut, menurut Rocky, terucap dari klaim bahwa IKN adalah keinginan rakyat.

"Padahal survei yang dibuat oleh Kompas beberapa waktu yang lalu itu menunjukkan 80 persen Penduduk Indonesia itu tidak menghendaki ikn," katanya.

Baca Juga: IKN Terancam Krisis Pangan, Pasokan Masih Impor dari Jawa dan Sulawesi

"Jadi sebetulnya modus operandi Jokowi itu mudah terbaca, yaitu berupaya untuk menyembunyikan sesuatu yang pada akhirnya gagal. Dan kegagalan itu harusnya dia bertanggung jawab."

Sebelumnya diberitakan, Jokowi menegaskan bahwa proyek IKN merupakan keputusan rakyat, di mana pengambilan keputusan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara diambil bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui 93 persen dari fraksi yang ada di DPR," kata Jokowi saat memberikk sambutan di Rakornas Baznas di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Rabu (25/9/2024).

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah me jadi keputusan rakyat.

"Jadi ini bukan Keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta," katanya.

Jokowi merasa hal itu perlu ditegaskan agar tidak ada persepsi bahwa IKN merupakan proyek Presiden Jokowi.