- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau proyek pengerukan Kanal Banjir Barat pada Jumat, 10 April 2026 demi mengatasi banjir.
- Proyek pengerukan sepanjang segmen Pintu Air Manggarai hingga Roxy ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu satu tahun penuh.
- Pengerjaan normalisasi ini bertujuan meningkatkan kapasitas tampung air serta meminimalisir ancaman genangan di sejumlah wilayah ibu kota Jakarta.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memilih tetap turun ke lapangan untuk meninjau pengerukan Kanal Banjir Barat (KBB), meski bertepatan dengan hari pertama pemberlakuan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat (10/4/2026).
Langkah ini diambil untuk memastikan proyek strategis di segmen Pintu Air Manggarai hingga Jalan Kyai Tapa (Roxy) berjalan tanpa kendala demi mengatasi persoalan banjir Jakarta.
“Di sini lah pertemuan Sungai Ciliwung dan Kali Krukut, yang sudah cukup lama tidak dikeruk,” ujarnya.
Pramono menargetkan pengerukan besar-besaran ini rampung dalam kurun waktu satu tahun sebagai upaya mitigasi risiko bencana yang mumpuni.
“Kami akan berkonsentrasi selama satu tahun untuk pengerukan di Kanal Banjir Barat ini, yang merupakan hilir dari Kali Ciliwung dan Kali Krukut,” lanjut politisi PDIP tersebut.
Aliran Kanal Banjir Barat yang memiliki lebar antara 30 hingga 100 meter direncanakan akan dikeruk dengan total volume mencapai 179.269 meter kubik.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membagi pengerjaan ini dalam tiga segmen utama, mulai dari Pintu Air Manggarai hingga wilayah Roxy.
Saat ini, pengerjaan tengah difokuskan pada segmen ketiga sepanjang 3.850 meter dengan target volume sedimen mencapai 165.381 meter kubik.
Berdasarkan data hingga Kamis (9/4/2026), progres pengerukan telah mencapai 1.609 meter kubik di tengah penggunaan alat berat yang masif.
Baca Juga: WFH Jumat Perdana, Sebagian Kursi ASN Jakarta di Balai Kota Tak Terisi
Sebanyak enam unit ekskavator jenis amfibi dan long arm serta 30 unit truk pengangkut dikerahkan untuk mempercepat proses normalisasi tersebut.
Pramono menegaskan proyek ini merupakan prioritas utama yang tidak boleh mengalami penundaan karena sangat krusial bagi warga Jakarta.
“Ini tidak boleh gagal dan tidak boleh mundur. Ini menjadi prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” tegasnya.
Ia pun telah menginstruksikan Wali Kota Jakarta Pusat dan Dinas Sumber Daya Air untuk melakukan pengawasan melekat agar target tercapai tepat waktu.
Pengerukan ini diharapkan mampu memulihkan kapasitas tampung air serta melenyapkan tumpukan sampah dan lumpur yang selama ini menyumbat aliran.
Sejumlah wilayah mulai dari Setiabudi hingga Grogol Petamburan diharapkan segera terbebas dari ancaman genangan setelah proyek ini tuntas.
Berita Terkait
-
WFH Jumat Perdana, Sebagian Kursi ASN Jakarta di Balai Kota Tak Terisi
-
Skandal 'Foto Palsu' di Laporan JAKI Terbongkar, Dishub Jaksel Janji Evaluasi Integritas Jajaran
-
Jakarta Lancar Berkat ASN WFH, Tapi Kenapa Slipi-Semanggi Tetap Padat? Ini Penyebabnya Kata Polisi!
-
Hari Pertama ASN WFH, Ditjen Imigrasi Pastikan Layanan Paspor hingga Pengawasan Tetap Normal
-
ASN Mulai WFH, KemenPPPA Garansi Layanan Pengaduan Kekerasan Tetap Beroperasi Normal
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
-
Penampakan 50 Pria Baju Loreng Geruduk Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Febrie Adriansyah
Terkini
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus
-
Ngaku Bukan Triliuner, Kerry Riza Nyatakan Tak Bisa Bayar Uang Pengganti Rp13,5 Triliun