- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan kebijakan bekerja dari rumah bagi ASN setiap Jumat perdana setiap bulan.
- Kebijakan ini bertujuan untuk menghemat energi dengan membatasi kehadiran pegawai di kantor sebanyak 25 hingga 50 persen.
- ASN yang bertugas di bidang pelayanan publik tetap bekerja seperti biasa agar operasional pemerintahan berjalan tanpa hambatan.
Suara.com - Suasana berbeda menyelimuti sudut-sudut kantor di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (10/4/2026) pagi yang tak seramai biasanya.
Pemandangan tak biasa ini menandai dimulainya kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) yang dijadwalkan setiap Jumat perdana tiap bulannya dalam rangka penghematan energi.
Berdasarkan pantauan di lokasi, ruang kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta tampak lebih lengang dibandingkan hari kerja biasanya.
Hanya terlihat segelintir aparatur sipil negara (ASN) yang masih bersitungkin di balik meja kerja mereka untuk menjalankan tugas-tugasnya.
Deretan kursi ergonomis berwarna biru dan hitam yang biasanya penuh terisi, kini sebagian besar tampak kosong tanpa penghuni.
Di salah satu sudut, papan nama bertuliskan "Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta" berdiri tegak di depan area tunggu yang dirancang sangat artistik.
Area lounge dengan sofa melengkung dan kursi-kursi berwarna cerah itu juga tampak kosong tanpa ada aktivitas diskusi formal maupun informal.
Beberapa tumpukan boks karton yang tersusun rapi di bawah meja mengisyaratkan adanya aktivitas penataan dokumen yang tetap berjalan, meski mayoritas pegawai tidak hadir di kantor.
Temuan kondisi di lapangan sesuai dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang memang tidak menerapkan kebijakan bekerja dari rumah sepenuhnya untuk ASN ibu kota.
Baca Juga: Jakarta Lancar Berkat ASN WFH, Tapi Kenapa Slipi-Semanggi Tetap Padat? Ini Penyebabnya Kata Polisi!
“Range-nya antara 25 sampai 50 persen,” ujar Pramono di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, hari ini.
Politisi PDIP itu juga memastikan bahwa ASN yang berdinas di bidang pelayanan publik akan tetap menjalankan tugas seperti biasa dan tidak mengikuti kebijakan WFH.
Pramono optimistis kebijakan pembagian sistem kerja ASN setiap akhir pekan di Jakarta akan minim pelanggaran karena sudah diatur secara ketat dan terperinci.
“Di Jakarta kan yang begitu-begitu sudah cukup kuat,” tandasnya.
Berita Terkait
-
Jakarta Lancar Berkat ASN WFH, Tapi Kenapa Slipi-Semanggi Tetap Padat? Ini Penyebabnya Kata Polisi!
-
Hari Pertama ASN WFH, Ditjen Imigrasi Pastikan Layanan Paspor hingga Pengawasan Tetap Normal
-
ASN Mulai WFH, KemenPPPA Garansi Layanan Pengaduan Kekerasan Tetap Beroperasi Normal
-
Minta Evaluasi Mingguan, Ketua DPRD DKI Kawal Kebijakan WFH ASN Jakarta Agar Tak Rugikan Warga
-
Kemenpan RB Ingatkan Instansi Pusat-Daerah WFH Mulai Jumat Ini, Beri Peringatan Jika Tak Patuh
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
-
Penampakan 50 Pria Baju Loreng Geruduk Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Febrie Adriansyah
Terkini
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus
-
Ngaku Bukan Triliuner, Kerry Riza Nyatakan Tak Bisa Bayar Uang Pengganti Rp13,5 Triliun