Suara.com - Wacana pertemuan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri makin kencang berembus. Masing-masing kubu sudah memberi sinyal positif.
Prabowo tak menampik akan adanya pertemuan dengan Megawati sebelum pelantikan dirinya sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Ia berharap tatap muka itu segera terealisasi.
“Insya Allah, mudah-mudahan (segera bertemu),” ujar Prabowo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024) saat ditanya mengenai wacana pertemuan dengan Megawati.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, bahkan menyebut pertemuan antara Prabowo dan Mega akan berlangsung di suatu tempat yang asyik.
Pertemuan kedua tokoh ini memiliki nilai politik tinggi. Sebab bukan tidak mungkin PDIP akan menanggalkan peran oposisinya dam memilih bergabung menjadi bagian pemerintahan Prabowo-Gibran. Semua itu tergantung dari lobi-lobi politik Prabowo.
Hubungan Prabowo dengan Megawati sedikit merenggang ketika Prabowo memutuskan menggandeng Gibran sebagai pendamping di Pilpres 2024. Gibran dan Jokowi dianggap telah berkhianat terhadap partai karena berada di pihak lawan.
Sejak itu, PDIP rajin mengkritik Jokowi. Sementara Prabowo dan Gerindra, selalu menangkis kritikan-kritikan yang dialamatkan ke Jokowi.
Perjanjian Batu Tulis
TIdak kali ini saja, Prabowo dan Megawati terlibat perang dingin. Ketika Pilpres 2014, kedua tokoh ini juga berseteru. Dan lagi-lagi Jokowi lah penyebabnya.
Baca Juga: Tersenyum Soal Rencana Bertemu Prabowo, Megawati Mau Ketemu Jokowi Juga?
Kita masih ingat, saat Pilpres 2009, Megawati dan Prabowo berpasangan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Ada satu perjanjian yang disepakati keduanya yang dinamakan Perjanjian Batu Tulis.
Ada tujuh pasal yang dimuat dalam Perjanjian Batu Tulis yang intinya adalah komitmen Megawati mendukung Prabowo sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2014.
"Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014," isi pasal ketujuh dalam perjanjian yang ditandatangani Mega dan Prabowo pada 16 Mei 2009 di Batu Tulis, Bogor.
Namun saat Pilpres 2014, Megawati dan PDIP justru mengusung Jokowi sebagai capres berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK). Keputusan PDIP memilih Jokowi didasarkan pada hasil survei Jokowi yang tinggi dan Jokowi adalah kader internal.
Prabowo dan Gerindra menganggap Mega dan PDIP telah mengkhianati perjanjian yang telah disepakati pada 2009 lalu. Prabowo tak habis pikir mengapa Megawati sampai melakukan itu terhadap dirinya.
"Kalau Anda manusia, lalu ada di pihak saya, bagaimana? Ya pikirkan saja. Saya tidak mengerti apa salah saya. Saya menghormati beliau (Mega)," kata Prabowo pada 16 Maret 2014 dikutip dari ANTARA.
Berita Terkait
-
Tersenyum Soal Rencana Bertemu Prabowo, Megawati Mau Ketemu Jokowi Juga?
-
Camat Grogol Dilaporkan ke Bawaslu Cilegon, Diduga Menggiring Pilih Calon Petahana
-
Tak Mau Ikut-ikutan Kaesang Pakai Rompi Mulyono, Joman: Tak Ada Gunanya
-
Ketua Joman Tak Dimarahi saat Panggil Jokowi Mulyono, Malah Begini Responsnya
-
Dicap Berbohong karena Catut Nama Rakyat Demi Ambisi IKN, Rocky Gerung: Jokowi Langgar Prinsip Pacta Sunt Servanda
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!