Suara.com - Rapat paripurna MPR RI akhirnya disepakati untuk digelar Kamis (3/10/2024) pagi. Dalam rapat juga disepakati nama kader Gerindra, Ahmad Muzani bakal dilantik sebagai Ketua MPR RI besok.
"Pada malam hari ini tanggal 2 Oktober 2024 rapat gabungan pimpinan MPR dari fraksi-fraksi kelompok DPD fraksi MPR dari Kelompok DPD yang dipimpin oleh pimpinan sidang sementara, telah menyepakati secara musyawarah mufakat bahwa calon ketua MPR yang telah disepakati dalam rapat gabungan ini, adalah calon yang diusulkan dari Fraksi Partai Gerindra, namanya adalah sahabat saya kolega saya di pimpinan MPR periode yang kemarin, namanya bapak H Ahmad Muzani," kata Ketua Fraksi PDIP MPR RI, Ahmad Basarah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Nantinya, Muzani akan dilantik bersama 8 pimpinan MPR RI yang akan mendampingi. Mereka terdiri dari fraksi-fraksi partai dan satu unsur DPD RI.
Namun, hingga kekinian DPD RI masih terus melakukan pembahasan hingga malam ini untuk menentukan siapa yang akan menjadi Wakil Ketua MPR RI.
"Beliau akan didampingi oleh 8 para wakil ketua MPR yang telah ditetapkan oleh masing-masing fraksi-fraksi politik di MPR, yang masih menunggu calon wakil ketua MPR adalah dari unsur kelompok DPD RI yang mereka masih rapat pada malam ini untuk menentukannya," tuturnya.
Dengan alasan DPD RI yang masih alot, akhirnya diputuskan agar rapat paripurna pelantikan MPR RI digelar Kamis (3/10) besok.
"Dengan demikian, rapat paripurna tanggal 3 Oktober 2024 pukul 10 pagi besok tinggal menetapkan susunan pimpinan MPR yang baru yang dipimpin oleh H Ahmad Muzani didampingi oleh 8 wakil ketua MPR RI dari fraksi-fraksi partai politik dan kelompok DPD RI yang akan ditetapkan besok," tuturnya.
"Jadi dengan demikian besok pukul 10.00 pagi kita harapkan teman-teman media dapat datang dan meliput untuk menyebarkan kepada seluruh rakyat Indonesia bsok akan terbentuk pimpinan MPR yang baru," imbuhnya.
Berikut susunan Pimpinan MPR RI yang rencananya bakal dilantik Rabu esok;
Baca Juga: DPD Masih Alot Tentukan Wakilnya, Rapat Pelantikan Pimpinan MPR RI Tak Digelar Malam Ini?
Ketua MPR: Ahmad Muzani (Partai Gerindra)
Wakil Ketua MPR:
- Bambang Wuryanto (PDI-P)
- Kahar Muzakir (Partai Golkar)
- Lestari Moerdijat (Partai Nasdem)
- Rusdi Kirana (PKB)
- Hidayat Nur Wahid (PKS)
- Eddy Soeparno (PAN)
- Edhie Baskoro Yudhoyono (Partai Demokrat)
- Unsur DPD (Belum selesai dibahas)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- Sheila Marcia Akui Pakai Narkoba Karena Cinta, Nama Roger Danuarta Terseret
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
Terbongkar! SP3 Kasus Nikel Konawe Utara 'Disimpan' 21 Hari oleh Pimpinan KPK Lama
-
Kereta Panoramic Jadi Tren Wisata Baru, Jumlah Penumpang Tumbuh 38,6 Persen Sepanjang 2025
-
Wakapolri Tinjau Arus Balik Libur Nataru, Skema One Way hingga Contraflow Disiapkan
-
Proyek Pengendali Banjir Fatmawati Dimulai, Jalan H. Nawi Bakal Menyempit Selama Setahun
-
Begini Situasi Manggarai Sore Tadi, Tawuran Warga yang Bikin Rute Transjakarta Dialihkan
-
LPSK Berkoordinasi dengan Amnesty Internasional soal Teror Kritik Penanganan Bencana Sumatra
-
KUHAP Baru Berlaku, Hinca Panjaitan: Tak Ada Lagi Pelanggaran HAM
-
Tawuran di Manggarai Berhasil Dibubarkan, Lalu Lintas dan Layanan Transjakarta Kembali Normal
-
BMKG Kalteng Ingatkan Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Warga Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan
-
KPK: Wacana Pilkada Dipilih DPRD Harus Disertai Regulasi Jelas dan Pengawasan Ketat