Suara.com - Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad merespons pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto di acara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyebut para ketum partai pendukungnya tidak menugaskan figur menjadi menteri di kabinetnya hanya untuk mencari uang dari APBN.
Menurut Dasco, pernyataan Prabowo itu sebagai pengingat agar ke depan tidak ada menteri yang terjerat masalah hukum, dalam hal ini tindak pidana korupsi.
"Ya kan kita kilas balik, ada terjadi dari oknum-oknum yang kemudian tersangkut masalah hukum karena bermain misalnya di dalam kementerian yang dipimpin itu dalam proyek-proyek yang menggunakan APBN," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024).
Ia mengatakan, dari pengalaman sebelumnya ada sejumlah menteri terjerat hukum, maka Prabowo ke depan tak ingin hal tersebut terjadi lagi.
"Sehingga berkaca dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, secara spesifik dalam rangka juga komitmen Pak Prabowo terhadap penghematan dan pemberantasan korupsi, itu juga saling mengingatkan agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi," katanya.
Apalagi, kata Dasco, dalam kabinet Prabowo nanti juga tak bisa terhindarkan ada menteri yang berasal dari partai-partai politik.
"Karena ini kan juga kita sama-sama tahu bahwa menteri yang akan membantu Pak Prabowo dalam kabinet itu juga ada dari unsur partai politik," ujarnya.
Lebih lanjut, Dasco membeberkan, cara Prabowo dalam menerima figur untuk menjadi menterinya.
"Ya yang pertama tentunya diminta biodata, kemudian profiling, lalu kemudian finalisasi. Nanti akan ada semacam fit and proper, walaupun sudah dilakukan oleh tim tapi akan langsung oleh Pak Prabowo untuk dilakukan sesi tatap muka untuk kemudian dalam tahap finalisasi," katanya.
Baca Juga: Prabowo Bocorkan Kabinet Baru: Banyak Menteri Jokowi yang Dipertahankan
Sebelumnya, Prabowo Subianto menyampaikan pesan khusus untuk para ketua umum partai politik (parpol) yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Ia meminta jangan sampai ada titipan menteri yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan segelintir orang.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024). Ia mengingatkan menteri yang ditunjuk nanti tidak menggerus anggaran negara.
"Terang-terangan saya katakan semua ketua umum, semua perwakilan, saya katakan jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk, di pemerintah yang saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN-APBD," ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan, di era sekarang ini upaya-upaya seperti penyalahgunaan jabatan bisa dengan mudah ketahuan. Jika memang ingin mencari dana untuk kepentingan politik, maka dimintanya menggunakan cara yang halal.
"Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal dengan cara yang baik, kita mengerti, setiap institusi setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Calon Pelatih Indonesia John Herdman Ngaku Dapat Tawaran Timnas tapi Harus Izin Istri
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
Pilihan
-
CERPEN: Liak
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
Terkini
-
Dari OTT ke Jejak Dana Gelap Pilkada: Seberapa Mahal Biaya Kampanye Calon Kepala Daerah?
-
Prabowo ke Pengungsi Banjir Aceh: Maaf, Saya Tak Punya Tongkat Nabi Musa, Tapi Rumah Kalian Diganti
-
Dasco Unggah Video Prabowo saat Bikin Kaget WWF karena Sumbangkan Tanah di Aceh
-
Borok Penangkapan Dirut Terra Drone Dibongkar, Pengacara Sebut Polisi Langgar Prosedur Berat
-
Pramono Anung Wanti-wanti Warga Jakarta Imbas Gesekan di Kalibata: Tahan Diri!
-
WALHI Sebut Banjir di Jambi sebagai Bencana Ekologis akibat Pembangunan yang Abai Lingkungan
-
Pramono Anung Bahas Peluang Siswa SDN Kalibaru 01 Cilincing Kembali Sekolah Normal Pekan Depan
-
Cuma Boleh Pegang HP 4 Jam, Siswa Sekolah Rakyat: Bosen Banget, Tapi Jadi Fokus Belajar
-
Legislator DPR Minta Perusak Hutan Penyebab Banjir Sumatra Disanksi Pidana
-
Farhan Minta Warga Tak Terprovokasi Ujaran Kebencian Resbob, Polda Jabar Mulai Profiling Akun Pelaku