Suara.com - Pemegang kekuasaan di Indonesia saat ini seharusnya 'tertampar' dengan pernyataan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang menyelingkuhi konstitusi.
Analisa dari Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan pernyataan SBY itu sebagai pengingat kepada setiap pejabat agar selalu taat terhadap aturan negara.
"Yang disampaikan SBY adalah warning bahwa sejatinya pemimpin tidak boleh menyelingkuhi konstitusi. Ketaatan terhadap konstitusi harus dijaga sebagai bagian daripada tanggungjawab menjaga bangsa. Artinya, elit bangsa harus patuh dan tunduk kepada konstitusi," jelas Ujang saat dihubungi Suara.com, Jumat (11/10/224).
Sebagai mantan presiden, SBY juga dinilai telah memberikan pembelajaran sekaligus pengingat kepada rakyat tentang menjaga konstitusi, bukan justru dirusak untuk kepentingan pribadi. Menurut Ujang, pernyataan SBY memang sulit dilepaskan dari situasi politik akhir-akhir ini yang dinilai berpotensi merusak konstitusi.
Situasi tersebut tak lepas juga dari sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memimpin negara.
"Misalnya Jokowi ingin 3 periode, Jokowi ingin pemilu diundur karena alasan Covid dulu, juga ingin perpanjangan masa jabatan presiden. Itu kan terjadi ingin mengubah konstitusi. Itu artinya konstitusi jangan diselingkuhi. Oleh karena itu, siapa pun pemimpin Indonesia, konstitusi harus dijaga, dihormati, harus dipatuhi," katanya.
Meskipun SBY tidak secara gamblang menyebut nama tertentu, tetapi pernyataannya dinilai juga sebagai bentuk kritik keras terhadap pejabat yang sewenang-wenang terhadap aturan negara.
"Tentu ini kritik keras pak SBY kepada siapa pun pihak yang kadang menyelingkuhi konstitusi. Oleh karena itu, kita harus sadar diri bahwa bernegara acuannya konstitusi, kita harus taat konstitusi. Bukan karena kepentingan elit, kepentingan orang tertentu lalu konstitusi diubah-ubah," ujar Ujang.
Baca Juga: Digandeng Kemenkes buat Perangi Nyamuk Malaria, SBY Curhat Temui Prabowo, Kenapa?
Berita Terkait
-
Siapa yang Disindir SBY Telah Selingkuhi Konstitusi? Begini Analisis Pengamat Politik
-
SBY Akui Banyak Kekurangan Selama Jadi Presiden Tapi Tidak Pernah Selingkuhi Konstitusi, Sindir Jokowi?
-
SBY Akui Tidak Sempurna Selesaikan Tugas Kenegaraan: Tapi Kita Tidak Berselingkuh pada Konstitusi
-
Digandeng Kemenkes buat Perangi Nyamuk Malaria, SBY Curhat Temui Prabowo, Kenapa?
-
Fedi Nuril Dicolek Akun Bocor Alus TEMPO usai Soroti Bantahan SBY Cawe-cawe Gelar Doktor AHY: Diajak Collab?
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi