Suara.com - Pemegang kekuasaan di Indonesia saat ini seharusnya 'tertampar' dengan pernyataan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang menyelingkuhi konstitusi.
Analisa dari Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan pernyataan SBY itu sebagai pengingat kepada setiap pejabat agar selalu taat terhadap aturan negara.
"Yang disampaikan SBY adalah warning bahwa sejatinya pemimpin tidak boleh menyelingkuhi konstitusi. Ketaatan terhadap konstitusi harus dijaga sebagai bagian daripada tanggungjawab menjaga bangsa. Artinya, elit bangsa harus patuh dan tunduk kepada konstitusi," jelas Ujang saat dihubungi Suara.com, Jumat (11/10/224).
Sebagai mantan presiden, SBY juga dinilai telah memberikan pembelajaran sekaligus pengingat kepada rakyat tentang menjaga konstitusi, bukan justru dirusak untuk kepentingan pribadi. Menurut Ujang, pernyataan SBY memang sulit dilepaskan dari situasi politik akhir-akhir ini yang dinilai berpotensi merusak konstitusi.
Situasi tersebut tak lepas juga dari sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memimpin negara.
"Misalnya Jokowi ingin 3 periode, Jokowi ingin pemilu diundur karena alasan Covid dulu, juga ingin perpanjangan masa jabatan presiden. Itu kan terjadi ingin mengubah konstitusi. Itu artinya konstitusi jangan diselingkuhi. Oleh karena itu, siapa pun pemimpin Indonesia, konstitusi harus dijaga, dihormati, harus dipatuhi," katanya.
Meskipun SBY tidak secara gamblang menyebut nama tertentu, tetapi pernyataannya dinilai juga sebagai bentuk kritik keras terhadap pejabat yang sewenang-wenang terhadap aturan negara.
"Tentu ini kritik keras pak SBY kepada siapa pun pihak yang kadang menyelingkuhi konstitusi. Oleh karena itu, kita harus sadar diri bahwa bernegara acuannya konstitusi, kita harus taat konstitusi. Bukan karena kepentingan elit, kepentingan orang tertentu lalu konstitusi diubah-ubah," ujar Ujang.
Baca Juga: Digandeng Kemenkes buat Perangi Nyamuk Malaria, SBY Curhat Temui Prabowo, Kenapa?
Berita Terkait
-
Siapa yang Disindir SBY Telah Selingkuhi Konstitusi? Begini Analisis Pengamat Politik
-
SBY Akui Banyak Kekurangan Selama Jadi Presiden Tapi Tidak Pernah Selingkuhi Konstitusi, Sindir Jokowi?
-
SBY Akui Tidak Sempurna Selesaikan Tugas Kenegaraan: Tapi Kita Tidak Berselingkuh pada Konstitusi
-
Digandeng Kemenkes buat Perangi Nyamuk Malaria, SBY Curhat Temui Prabowo, Kenapa?
-
Fedi Nuril Dicolek Akun Bocor Alus TEMPO usai Soroti Bantahan SBY Cawe-cawe Gelar Doktor AHY: Diajak Collab?
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Bus TransJakarta Hantam Tiang PJU di Kolong Tol Tanjung Barat, Satu Penumpang Terluka!
-
El Clasico Legenda Bakal Hadir di GBK, Pramono Anung: Persembahan Spesial 500 Tahun Jakarta
-
Jakarta Dikepung Banjir, Ini 5 Cara Pantau Kondisi Jalan dan Genangan Secara Real-Time
-
Superflu vs Flu Biasa: Perlu Panik atau Cukup Waspada?
-
BNI Pertegas Dukungan Sekolah Rakyat untuk Perluas Pemerataan Pendidikan Nasional
-
Tutup Rakernas I 2026, PDIP Umumkan 21 Rekomendasi Eksternal
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi