Suara.com - Korea Utara mengatakan pada hari Kamis bahwa konstitusinya sekarang mendefinisikan Korea Selatan sebagai negara yang "bermusuhan", pertama kalinya Pyongyang mengonfirmasi perubahan hukum yang diminta oleh pemimpin Kim Jong Un awal tahun ini.
"Negara itu meledakkan jalan dan rel kereta api yang menghubungkannya dengan Korea Selatan minggu ini sebagai tindakan yang tak terelakkan dan sah yang diambil sesuai dengan persyaratan Konstitusi DPRK yang dengan jelas mendefinisikan ROK sebagai negara yang bermusuhan," kata Kantor Berita Pusat Korea resmi.
Militer Korea Selatan pada hari Selasa merilis rekaman video tentara Korea Utara yang meledakkan jalan dan rel kereta api yang sangat simbolis yang menghubungkan kedua Korea, beberapa hari setelah militer Pyongyang bersumpah untuk "secara permanen" menutup perbatasan dengan Korea Selatan.
Hubungan antara kedua Korea berada pada salah satu titik terendah dalam beberapa tahun, setelah Kim pada bulan Januari mendefinisikan Seoul sebagai "musuh utama" negaranya dan mengatakan mereka tidak lagi tertarik pada reunifikasi.
KCNA mengatakan pada hari Kamis bahwa tentara telah mengambil tindakan untuk secara fisik memutus jalan dan rel kereta api DPRK yang mengarah ke ROK (Korea Selatan).
Langkah tersebut merupakan bagian dari pemisahan menyeluruh bertahap wilayahnya, tempat kedaulatannya dilaksanakan, dari wilayah ROK.
Korea Utara mengatakan bahwa beberapa ruas jalan dan rel kereta api utama antar-Korea telah diblokir sepenuhnya melalui peledakan.
"Ini adalah tindakan yang tidak dapat dihindari dan sah yang diambil sesuai dengan persyaratan Konstitusi DPRK yang dengan jelas mendefinisikan ROK sebagai negara yang bermusuhan," tambahnya.
Korea Utara mengadakan pertemuan penting parlemennya yang hanya menyetujui saja minggu lalu, dan ini merupakan konfirmasi pertama bahwa hukum dasar negara tersebut diamandemen sesuai dengan tuntutan Kim.
Laporan tersebut tidak memberikan perincian lebih lanjut tentang perubahan konstitusional tersebut.
Sebelumnya, berdasarkan perjanjian antar-Korea tahun 1991, hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan didefinisikan sebagai "hubungan khusus" sebagai bagian dari proses yang ditujukan untuk penyatuan kembali pada akhirnya, bukan sebagai hubungan antar-negara.
Kim menyerukan perubahan konstitusi dalam pidatonya pada bulan Januari, di mana ia mengancam akan berperang jika Korea Selatan melanggar "bahkan 0,001 mm wilayah teritorial darat, udara, dan perairan kami."
Pesawat nirawak
Seoul mengatakan bahwa militer Korea Utara telah membersihkan lahan dan memasang ranjau baru di sepanjang perbatasan selama berbulan-bulan, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat perbatasan, yang menurut Korea Selatan sebagian besar bertujuan untuk mencegah pembelotan oleh warga Pyongyang sendiri.
Korea Utara juga baru-baru ini menuduh Seoul menggunakan pesawat nirawak untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang, dengan Kim mengadakan pertemuan keamanan untuk mengarahkan rencana "tindakan militer segera" sebagai tanggapan, media pemerintah melaporkan pada hari Selasa.
Berita Terkait
-
Siap Comeback, Ong Seong Wu Umumkan Sudah Selesai Wajib Militer
-
Ketegangan Meningkat, AS dan 11 Negara Sekutu Luncurkan Mekanisme Baru Pantau Ancaman Nuklir Korea Utara
-
Pemerintah Sering Langgar Konstitusi, Warga yang Ketakutan Bicara Politik Meningkat
-
Minta Kasus Korupsi Taspen di KPK Ditunda, MK Tolak Gugatan Provisi Antonius Kosasih
-
1,4 Juta Pemuda Korea Utara Berbondong-bondong Gabung Militer, Ngaku Siap Berperang dalam 'Perang Suci'
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
Terkini
-
Daftar 11 Rusun yang akan Dibangun Jakarta pada 2027, Ada di Mana Saja?
-
Heboh Dugaan Uang Rp20 Juta untuk Alihkan Demo Mahasiswa, DPR: Jangan Beli Idealisme!
-
Prabowo Kantongi Data Pendana Demo, KSP Dudung Pastikan akan Ada Langkah Hukum
-
Energi Bersih Jadi Kunci Tingkatkan Nilai Ekonomi Masyarakat Pesisir
-
MBG 'Caplok' 29 Persen Dana Pendidikan, BEM UI Adukan Nasib Kampus ke MK: Listrik Sering Padam!
-
Sujud di Gerbang Lampung, Jokowi Awali Blusukan 3 Hari di Bumi Ruwa Jurai dengan Salat Jumat
-
Pesona Blok M: Dari Tempat Nongkrong Jadul ke Magnet Baru Jakarta Modern
-
Cerita Warga Venezuela Andalkan Informasi Medsos karena Data Korban Gempa Simpang Siur
-
Peserta KDMP Meninggal saat Latsarmil, Mensesneg: Baru Hari Kedua, Belum Berat, Diduga Riwayat Sakit
-
Mekanisme Keberatan Jadi Instrumen Perlindungan Dalam Sengketa Merek dan Hak Cipta