Suara.com - Seorang ahli hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk tindakan keras terhadap protes, pelarangan demonstrasi, dan risiko yang dihadapi pekerja media, khususnya terkait dengan konflik Gaza yang pecah sejak Oktober 2023.
Irene Khan, Pelapor Khusus PBB tentang promosi dan perlindungan hak atas kebebasan opini dan berekspresi, dalam laporannya yang berjudul "Ancaman Global terhadap Kebebasan Berekspresi Akibat Konflik di Gaza", menyatakan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi mengalami ancaman serius di banyak negara Barat dan Israel.
Dalam laporannya, Khan menyoroti penindasan protes pro-Palestina di berbagai negara demokrasi Barat. Di Amerika Serikat, protes mahasiswa di kampus-kampus universitas ditanggapi dengan tindakan keras, termasuk penggunaan polisi antihuru-hara.
Di Eropa, Jerman memberlakukan larangan demonstrasi pro-Palestina pada bulan Oktober tahun lalu, sementara Prancis mencoba melakukan hal yang sama, tetapi mendapat perlawanan dari pengadilan.
Khan juga menyinggung tentang meningkatnya serangan terhadap pekerja media di wilayah Gaza dan Tepi Barat yang diduduki. Dia menegaskan bahwa pembunuhan wartawan secara sengaja merupakan kejahatan perang, dan sangat menyayangkan adanya impunitas dalam kasus-kasus tersebut, baik dalam konflik terbaru maupun sebelumnya.
Lebih lanjut, dia menuduh bahwa tindakan Israel, seperti penghancuran fasilitas pers dan pelarangan media internasional seperti Al Jazeera, menunjukkan upaya untuk membungkam jurnalisme kritis dan menghalangi dokumentasi atas potensi kejahatan internasional.
Konflik ini bermula pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas melancarkan serangan paling mematikan ke Israel, yang menewaskan lebih dari 1.200 orang.
Sebagai balasan, Israel melancarkan kampanye militer besar-besaran untuk menghancurkan Hamas, yang hingga kini telah menyebabkan lebih dari 42.500 orang tewas di Gaza, mayoritas merupakan warga sipil.
Situasi ini menjadi perhatian global, di mana kebebasan berekspresi dan keamanan para jurnalis terancam, dan dunia internasional terus mendesak perlindungan terhadap hak asasi manusia di tengah konflik yang masih berkepanjangan ini.
Baca Juga: Serangan Israel Semakin Intensif di Gaza: Hamas Tidak Akan Lagi Memerintah
Berita Terkait
-
Serangan Israel Semakin Intensif di Gaza: Hamas Tidak Akan Lagi Memerintah
-
Dorong Palestina Merdeka, Prabowo: Kami Membela Negara Yang Tertindas di Seluruh Dunia
-
Hizbullah Serang Rumah Perdana Menteri Israel, Netanyahu: Iran Terlibat?
-
Hari Pertama Jadi Presiden, Prabowo Janjikan Bantuan Lebih Banyak untuk Warga Palestina
-
Respon Netnyahu usai Rumahnya Dihantam Drone dari Lebanon
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf