Suara.com - Seorang ahli hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk tindakan keras terhadap protes, pelarangan demonstrasi, dan risiko yang dihadapi pekerja media, khususnya terkait dengan konflik Gaza yang pecah sejak Oktober 2023.
Irene Khan, Pelapor Khusus PBB tentang promosi dan perlindungan hak atas kebebasan opini dan berekspresi, dalam laporannya yang berjudul "Ancaman Global terhadap Kebebasan Berekspresi Akibat Konflik di Gaza", menyatakan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi mengalami ancaman serius di banyak negara Barat dan Israel.
Dalam laporannya, Khan menyoroti penindasan protes pro-Palestina di berbagai negara demokrasi Barat. Di Amerika Serikat, protes mahasiswa di kampus-kampus universitas ditanggapi dengan tindakan keras, termasuk penggunaan polisi antihuru-hara.
Di Eropa, Jerman memberlakukan larangan demonstrasi pro-Palestina pada bulan Oktober tahun lalu, sementara Prancis mencoba melakukan hal yang sama, tetapi mendapat perlawanan dari pengadilan.
Khan juga menyinggung tentang meningkatnya serangan terhadap pekerja media di wilayah Gaza dan Tepi Barat yang diduduki. Dia menegaskan bahwa pembunuhan wartawan secara sengaja merupakan kejahatan perang, dan sangat menyayangkan adanya impunitas dalam kasus-kasus tersebut, baik dalam konflik terbaru maupun sebelumnya.
Lebih lanjut, dia menuduh bahwa tindakan Israel, seperti penghancuran fasilitas pers dan pelarangan media internasional seperti Al Jazeera, menunjukkan upaya untuk membungkam jurnalisme kritis dan menghalangi dokumentasi atas potensi kejahatan internasional.
Konflik ini bermula pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas melancarkan serangan paling mematikan ke Israel, yang menewaskan lebih dari 1.200 orang.
Sebagai balasan, Israel melancarkan kampanye militer besar-besaran untuk menghancurkan Hamas, yang hingga kini telah menyebabkan lebih dari 42.500 orang tewas di Gaza, mayoritas merupakan warga sipil.
Situasi ini menjadi perhatian global, di mana kebebasan berekspresi dan keamanan para jurnalis terancam, dan dunia internasional terus mendesak perlindungan terhadap hak asasi manusia di tengah konflik yang masih berkepanjangan ini.
Baca Juga: Serangan Israel Semakin Intensif di Gaza: Hamas Tidak Akan Lagi Memerintah
Berita Terkait
-
Serangan Israel Semakin Intensif di Gaza: Hamas Tidak Akan Lagi Memerintah
-
Dorong Palestina Merdeka, Prabowo: Kami Membela Negara Yang Tertindas di Seluruh Dunia
-
Hizbullah Serang Rumah Perdana Menteri Israel, Netanyahu: Iran Terlibat?
-
Hari Pertama Jadi Presiden, Prabowo Janjikan Bantuan Lebih Banyak untuk Warga Palestina
-
Respon Netnyahu usai Rumahnya Dihantam Drone dari Lebanon
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting