Suara.com - Komjen (Purn) Purwadi Arianto masuk dalam jajaran kabinet merah putih. Posisinya adalah sebagai Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB).
Purwadi adalah seorang pensiunan polisi dengan pangkat terakhir bintang tiga. Kariernya selama di Polri, cukup moncer. Purwadi merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1988.
Ia banyak menghabiskan kariernya di bidang reserse. Pada tahun 2007, ia menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadir Reskrimum) di Polda Metro Jaya.
Kemudian tahun 2010 hingga 2013, ia menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum di tiga polda berbeda, yaitu Polda Maluku Utara, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Jawa Tengah.
Pada tahun 2015, Purwadi dipercaya sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Purwadi pernah menjabat sebagai Kapolda Lampung pada tahun 2018.
Ia kemudian dimutasi sebagai Sestama Lemhannas RI pada 2021 dan menjadi jenderal bintang tiga dengan posisi sebagai Kalemdiklat Polri pada 2023. Kini ia dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebagai Wamen PAN-RB.
Harta Kekayaan Purwadi Arianto
Sebagai pejabat publik, Purwai Arianto baru sekali melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ditilik dari websit LHKPN KPK, Purwadi melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2020 ketika masih menjadi Kapolda Lampung.
Baca Juga: Jadi Menteri PAN-RB, Rini Widyantini Ternyata Setia Koleksi Yamaha Mio Tahun 2006
Purwadi memiliki 33 bidang tanah yang tersebar di berbagai daerah seperti di Bekasi, Jakarta Selatan, Depok, Tangerang juga di Lampung Selatan. Nilai harta tanah dan bangunan miliknya mencapai Rp37.934.916.532.
Untuk kendaraan yang tercatat di LHKPN KPK, hanya ada tiga unit. Yaitu satu unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011, satu unit mobil Toyota Fortuner tahun 2018 dan satu unit mobil Toyota Innova tahun 2019. Nilai tiga kendaraan ditaksir sebesar Rp654.000.000.
Purwadi juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp565.600.000, surat berharga senilai Rp403.000.000, kas dan setara kas senilai Rp2.444.646.035, harta lainnya Rp1.126.791.960.
Purwadi juga tercatat memiliki utang sebesar Rp130.078.378. Sehingga total harta kekayaan Purwadi Arianto mencapai Rp42.998.876.149.
Berita Terkait
-
Jadi Menteri PAN-RB, Rini Widyantini Ternyata Setia Koleksi Yamaha Mio Tahun 2006
-
Beda Kasta? Jam Tangan Pelantikan Prabowo vs Gibran Jadi Sorotan, Selisihnya Bagai Bumi dan Langit
-
LIVE STREAMING: Pelantikan Wakil Menteri Kabinet Prabowo-Gibran
-
Mengintip Kekayaan Natalius Pigai, Menteri HAM di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
-
Prestasi Taufik Hidayat, Disebut Lebih Cocok Jadi Menteri Ketimbang Wamen
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Lebih Bagus Smart TV atau Android TV? Ini 6 Rekomendasi Terbaik Harga di Bawah Rp3 Juta
Pilihan
-
Retinol Boleh Dicampur dengan Apa? Ini 3 Rekomendasi Produk yang Aman Dipakai Bersama
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
Terkini
-
Bahlil Mantap Nyaleg 2029: Wartawan Jangan Tanya Lagi, Saya Caleg!
-
Kemensos Gandeng YLKI Tindaklanjuti Aduan BPJS PBI Nonaktif, Puluhan Laporan Masuk
-
Gus Ipul Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan soal BPJS PBI
-
Mudik Gratis BUMN 2026 Resmi Dibuka, Jasa Raharja Siapkan Kuota 23.500 Pemudik
-
Gempa Beruntun M 5,5 Guncang Karatung dan Melonguane Sulawesi Utara
-
Gunung Semeru Lima Kali Erupsi Hari Ini, PVMBG Ungkap Lima Titik Waspada
-
Gus Ipul Ajak ASN Kemensos Turun Ground Check DTSEN
-
Kisah Dokter Diaspora Terobos Sekat Birokrasi demi Misi Kemanusiaan di Sumatra
-
Sarmuji Luruskan Fatsun Politik Fraksi Golkar: Bukan Larang Kritik Prabowo-Gibran, Tapi Ada Etikanya
-
Respons Keluhan Warga, Kemensos Libatkan YLKI Awasi Penonaktifan BPJS PBI