Suara.com - Presiden Prabowo Subianto, resmi melantik Komjen Pol Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Senin (21/10/2024). Jenderal bintang tiga itu mengaku telah menyampaikan pengunduran dirinya dari Polri.
Agus mengaku sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya yang saat ini menjabat sebagai Wakapolri. Ia akan fokus menjalankan posisi di kabinet Prabowo sebagai seorang menteri. "Sudah, sudah, sudah. Pensiun atas permintaan sendiri," kata Agus kepada wartawan usai pelantikan Kabinet Merah Putih.
Lantas, seberapa kaya Agus Andrianto?
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dilaporkan memiliki total harta kekayaan sebesar Rp19.850.919.025 atau sekitar Rp 19,8 miliar. Data itu sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tertanggal 8 Juni 2023 yang dilihat di laman elhkpn.kpk.go.id pada Selasa (22/10/2024).
Harta kekayaan Agus Andrianto didominasi oleh tanah dan bangunan senilai Rp17.360.484.446 yang tersebar di berbagai lokasi, seperti Jakarta Selatan, Bandung, Medan, dan Tangerang.
Selain itu, ia juga tercatat memiliki alat transportasi berupa dua unit mobil, yakni Toyota Alphard 2.5 G AT Tahun 2019 senilai Rp500.000.000 dan Toyota Kijang Innova G AT Tahun 2016 seharga Rp 150.000.000, dengan total nilai kendaraan Rp650.000.000.
Selain properti dan kendaraan, harta kekayaan Agus Andrianto juga mencakup harta bergerak lainnya senilai Rp685.000.000, surat berharga senilai Rp900.000.000, serta kas dan setara kas senilai Rp255.434.579.
Kenaikan harta kekayaan Agus Andrianto terlihat signifikan dibandingkan LHKPN sebelumnya. Pada tahun 2016, ia tercatat memiliki harta sebesar Rp1.733.400.000, dan pada 2011, jumlah kekayaannya hanya Rp1.203.400.000. Artinya, dalam tujuh tahun terakhir, kekayaan Agus Andrianto meningkat pesat.
Dalam acara penyambutan di Gerha Pengayoman, Agus Andrianto menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden untuk memimpin kementerian baru ini.
"Suatu kehormatan bagi kami bisa bergabung bersama keluarga besar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
-
Istana Buka Suara soal Kans Budisatrio Djiwandono Gabung Kabinet
-
KSP Qodari Jawab Soal Isu Reshuffle Kabinet: Hanya Presiden dan Tuhan yang Tahu
-
Isu Reshuffle Kabinet Jilid 5 Memanas, 7 Menteri Ini Bakal Diganti?
-
Keponakan Prabowo Siap Masuk Kabinet? Ini 3 Pos Menteri yang Paling Mungkin Diisi Budisatrio
-
Dikabarkan Bakal Masuk Kabinet Prabowo, Budisatrio Djiwandono Tanggapi Begini
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok