Suara.com - Natalius Pigai belakangan menjadi sorotan publik setelah resmi dilantik menjadi Menteri HAM di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Sorotan publik kepada Natalius Pigai setelah mantan Tapol Papua itu meminta anggaran edukasi HAM untuk 80 ribu desa sebesar Rp20 triliun.
Aktivis Papua, Veronica Koman pun ikut menyoroti soal Natalius Pigai yang minta anggara Rp20 triliun setelah menjadi menteri di kabinet Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Veronica Koman lewat cuitannya di akun X pribadinya saat menanggapi artikel sebuah media online berjudul: "Natalius Pigai Heran Anggaran Kementerian HAM Cuma Dijatah Rp64 Miliar."
"Menteri HAM dikasih anggaran 64M, protes, minta anggaran 20T. Katanya duit mau dipake buat membangun HAM," demikian cuitan Veronica Koman dikutip Suara.com, Selasa (22/10/2024).
Lantaran merasa janggal, pengacara sekaligus pegiat HAM itu pun mempertanyakan motif Natalius Pagai yang meminta uang Rp20 triliun setelah menjabat sebagai menteri.
Soal anggaran Rp20 triliun yang diminta Pigai, Veronica Koman pun turut memberikan komentar yang cukup menohok.
"Gw sampe S2 belajar HAM belum pernah ketemu konsep pembangunan HAM. Mau buat ape luuuuu duit segituuuuu. Surem!" sambung cuitan Veronica Koman.
Cuitan Veronica Koman yang menanggapi soal anggaran Rp20 triliun yang diminta Menteri HAM Natalius Pigai ikut diramaikan oleh kalangan netizen dengan beragam komentar. Namun, banyak yang ikutan menyindir sang menteri atas permintaan anggaran Rp20 triliun meski belum kinerjanya belum kelihatan.
"Belum genap seminggu aja udh suram gini," sindir akun @ja*****.
"Belum kerja belum apa udah nuntut ini itu, hoammzzz," timpal akun @pa**********.
Baca Juga: Sultan Andara Jadi Utusan Khusus Prabowo, Raffi Ahmad Janji Segera Setor LHKPN ke KPK
"Pejabat-pejabat rakusnya udah gak ketolong," kecam akun @All******.
Di sisi lain, tak sedikit netizen mencoba meluruskan soal ucapan Pigai dalam artikel yang diunggah Veronica Koman.
"Kalau dibaca beritanya yang bersangkutan tidak minta 20T, tapi mempertanyakan kenapa kementriannya hanya dapat 64M dari (mungkin) dana total yg ada sebesar 20T. Apakah 64M terlalu kecil? gak tahu. Saya hanya meluruskan apa yang tertulis di berita," tulis akun @Al*********.
"Tapi ya memang harus diakui, 64 M terlalu kecil untuk ukuran Kementrian. Tapi yaaa klo sampai minta 20 T lebay juga. Ini imbas efek anggaran tertinggi yg didapat Polri, tembus lebih dari 100 T padahal kerja dan kinerjanya kek gitu," sahut akun @fa***********.
Berita Terkait
-
Sultan Andara Jadi Utusan Khusus Prabowo, Raffi Ahmad Janji Segera Setor LHKPN ke KPK
-
Ajudan Prabowo Jabat Seskab, Gaji Pokok Mayor Teddy Kini Naik hingga Setara Menteri, Totalnya Segini!
-
Blunder di Hari Pertama jadi Menko Prabowo, KontraS Kecam Yusril: Menunjukkan Negara Enggan Tuntaskan Kasus HAM Berat
-
Akun Fufufafa Diduga Gibran Komentar Rasis ke Warga Papua, Veronica Koman Murka!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO