Suara.com - Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Prabowo Subianto menuai sorotan publik karena besarnya jumlah menteri dan kepala lembaga yang dilibatkan.
Beberapa pihak bahkan menyebut kabinet ini sebagai 'kabinet gemuk,' mengingat komposisinya yang hampir menyamai Kabinet Dwikora di era Presiden Soekarno.
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai bahwa kondisi ini bukan tanpa alasan, melainkan mencerminkan kebutuhan strategis menghadapi dinamika global yang penuh ketidakpastian.
"Saya kira memang secara prinsip kabinet itu apakah ramping ataupun gemuk itu tentu sangat tergantung. Bagaimana presiden terpilih itu menentukan langkah-langkah strategis ke depan yang akan dihadapi," ujarnya kepada Suara.com, Selasa (22/10/2024).
Menurutnya, eskalasi geopolitik seperti perang antara Ukraina dan Rusia serta konflik yang kian membesar di Timur Tengah memerlukan antisipasi dari Indonesia.
Dalam situasi tersebut, kabinet dengan komposisi luas dan melibatkan berbagai kekuatan politik dianggap perlu untuk memperkuat stabilitas nasional.
Dalam sejarah Indonesia, Kabinet Dwikora juga dibentuk dengan latar belakang kondisi geopolitik yang tidak menentu pasca-Perang Dunia II dan krisis ekonomi yang melanda.
Meski kini situasi global berbeda, tantangan yang dihadapi tetap signifikan. Prabowo, dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, seolah ingin merangkul semua elemen politik nasional demi membangun sinergi yang kuat di dalam negeri.
Menurut Adi, kabinet yang lebih besar memang membutuhkan anggaran lebih besar, namun ia menekankan pentingnya hasil nyata dari koalisi tersebut.
Baca Juga: Pakar Unsoed: Koordinasi Antarkementerian Jadi Tantangan Utama Kabinet Merah Putih
"Kritik publik soal koalisi gemuk itu harus dibayar dengan bukti nyata dan konkret. Semua lini harus bisa diselesaikan," katanya.
Ia menekankan bahwa kritik soal pemborosan anggaran hanya akan mereda jika kabinet mampu bekerja efektif dan menghasilkan solusi nyata bagi persoalan nasional, seperti mengurangi angka kemiskinan, mengatasi stunting, dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Ancaman Global
Adi juga menyampaikan bahwa kabinet Prabowo bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi ancaman global serta mempercepat transisi dari negara berkembang menjadi negara yang lebih kompetitif.
"Sepertinya, Prabowo ingin gaspol bahwa ke depan Indonesia itu harus menjadi negara berkembang, kompetitif, jangan lagi ada kemiskinan, jangan lagi ada pengangguran," ungkapnya.
Dalam pandangannya, kondisi geopolitik global menjadi alasan utama di balik kebutuhan kabinet dengan formasi luas ini.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru